Suara.com - Ratu Maxima dari Belanda mengunjungi kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk berdiskusi dengan Menko Perekonomian Darmin Nasution mengenai program inklusi keuangan.
"Ini merupakan kunjungan kedua Ratu Maxima, yang pertama dulu mendesain program inklusi finansial kita. Dia datang lagi untuk mengecek dan berdiskusi, sekalian melihat perkembangannya," kata Darmin ditemui di kantornya, Jakarta, Selasa (13/2/2018).
Ratu Maxima tiba di kantor Kemenko Perekonomian sekitar pukul 10.20 WIB dan meninggalkan lokasi sekitar pukul 11.10 WIB.
Dalam kunjungannya, istri dari Raja Willem-Alexander tersebut bertindak sebagai Penasihat Khusus Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Keuangan Inklusif untuk Pembangunan.
Kepada Ratu Maxima, Darmin menjelaskan mengenai program-program pemerintah seperti kredit usaha rakyat (KUR), Program Keluarga Harapan (PKH), dan bantuan non-tunai yang kesemuanya memanfaatkan rekening lembaga jasa keuangan.
Mantan gubernur Bank Indonesia (BI) tersebut mengatakan pengukuran tingkat keuangan inklusif saat ini masih melihat persentase masyarakat yang telah mempunyai dan menggunakan rekening.
"Tetapi yang kami masih kurang menjelaskannya secara rinci adalah perkembangan yang dibuat oleh dunia usaha seperti perdagangan elektronik (e-commerce) dan teknologi finansial karena masalah data. Tetapi kalau yang melalui laku pandai OJK dan 'branchless banking' datanya relatif ada dan sudah disampaikan," ucap Darmin.
Setelah dari kantor Kemenko Perekonomian, Ratu Maxima diagendakan mengunjungi Sekretariat Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI).
Sebelumnya, Ratu Maxima juga telah mengunjungi rumah petani di Desa Neglasari, Kecamatan Katibung, Lampung Selatan yang mendapatkan layanan keuangan dan produk rantai nilai keuangan.
Dalam kesempatan itu, Ratu Maxima menanyakan tentang manfaat pinjaman modal, usaha yang dijalankan petani, serta masalah yang dihadapi para petani.
Ratu Maxima melakukan kunjungan ke Indonesia dari tanggal 11 sampai 13 Februari 2018 untuk melihat kemajuan strategi nasional keuangan inklusif di Indonesia yang telah diluncurkan pada 2016. Penerapan SNKI yang terpadu diperlukan untuk mencapai target peningkatan keuangan inklusif dari 36 persen (2014) menjadi 75 persen pada 2019. (Antara)
