Suara.com - Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan Moermahadi Soerja Djanegara mengatakan terjadi ketidakcocokan data impor pangan dari berbagai kementerian. Hal ini sudah disampaikan Moermahadi kepada Presiden Joko Widodo saat BPK menyampaikan Laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2017.
Seusai melakukan pertemuan, Moermahadi berharap sistem impor pangan antar kementerian terkait bisa segera diperbaiki.
"Rekomendasi kita kan supaya perbaiki sistemnya bukan masalah impor atau tidak impor. Tapi memang harus diperbaiki mungkin itunya (sistem). Kapan impornya harus sama semua datanya dengan Kementan, Kementerian terkait," ujar Moermahadi di depan Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Kamis (5/4/2018).
BPK mengusulkan ketika surat impor pangan dikeluarkan satu kementerian. Nantinya impor harus mengacu pada kementerian terkait yang juga mengajukan impor salah satu komoditas pangan.
"Jadi data dari Kementerian Pertanian yang berhubungan dengan itu (impor pangan) atau Kementerian Kelautan dan Perikanan harus masuk dulu (ke Kemendag). Data itu harus sama, otomatis nanti baru keluar (izin impor)," kata dia.
Menurut Moermahadi, data impor pangan Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan saat ini tidak sama, sehingga diperlukan sistem yang dapat merapihkan data-data tersebut agar sama.
Moermahadi menegaskan, Kepala Negara akan menindaklanjuti hal tersebut.
"Presiden bilang memang data itu harus kita rapikan datanya. Tapi kan kita usulnya bahwa surat impor perdagangan keluar kalau data kementerian pertanian yang berhubungan dengan itu atau kelautan, itu harus masuk dulu, data itu harus sama," kata dia.
