Suara.com - Anggota Komisi IV DPR RI Kasriyah menyatakan, pemberlakuan pertanian digital yang lebih adaptif oleh kalangan generasi muda merupakan solusi guna mengatasi beragam persoalan pangan di Tanah Air.
"Sistem pertanian digital dapat menjadi solusi untuk mengatasi persoalan karut marut pangan dalam negeri yang lebih tertata untuk membuat proses kebijakan," kata Kasriyah dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (25/4/2018).
Menurut Kasriyah, dengan adanya sistem pertanian digital maka pemerintah dinilai juga dapat mengontrol komoditas apa yang ditanam dan dipanen dari daerah satu ke daerah lainnya.
Selain itu, ujar dia, pemerintah dapat lebih mudah mengetahui wilayah mana yang sedang surplus dan defisit pangan, sehingga lebih mudah dicarikan solusinya.
Sedangkan bagi petani dan konsumen, lanjutnya, sistem pertanian digital akan sangat membantu menghindari dan meminimalisir permainan harga oleh cukong dan mafia pangan.
Politisi PPP itu juga memaparkan, hal tersebut antara lain karena sistem pertanian digital memperpendek sistem rantai pasok pangan, serta tidak terbatas waktu dan tempat untuk mengaksesnya.
Ia mengutarakan harapannya bahwa sistem pertanian digital juga akan mampu menurunkan ketimpangan akses pangan, mempercepat pemenuhan kebutuhan pangan dari satu daerah ke daerah lainnya dan berkontribusi nyata terhadap pembangunan perekonomian di Indonesia.
Apalagi, menurut dia, teknologi digital dinilai dapat merangkul dan mendorong generasi muda untuk terlibat aktif dan terjun ke pertanian pada era digital kini.
Sebelumnya, Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin mengatakan, Pemerintah perlu membentuk lembaga Badan Pangan Nasional (BPN) untuk meningkatkan ketahanan pangan di Tanah Air dengan cara menyelesaikan beragam permasalahan seperti impor pangan.
Andi mengemukakan bahwa dengan terbentuknya BPN maka akan menjadi pemersatu semua tugas dan fungsi yang ada di kementerian atau lembaga karena menjadi melekat di lembaga pangan tersebut.
Menurut dia, BPN akan menjadi kuat dari segi otoritas dan penting karena dapat mempersingkat rantai birokrasi yang selama ini tumpang tindih.
Politisi PKS itu mencontohkan pelaksanaan seperti kebijakan untuk kuota impor, tarif, dan turunannya dapat menjadi satu pintu dengan adanya BPN.
Sementara itu, Kementerian Pertanian telah meluncurkan gebrakan baru untuk mengentaskan kemiskinan berbasis pertanian yang peluncurannya berlangsung pada 23 April 2018 di Cianjur, Jawa Barat.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan program pengentasan kemiskinan berbasis pertanian tersebut dapat menjadi solusi permanen menyasar jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang, serta menjangkau 1.000 desa di 100 kabupaten.
Amran menjelaskan gerakan ini ditargetkan dapat mengentaskan kemiskinan sebesar satu digit dari posisi saat ini, sesuai target nasional untuk menurunkan angka kemiskinan dibawah 10 persen tahun 2018. (Antara)
