Suara.com - Investasi dan pembiayaan pariwisata akan menjadi bahasan utama dalam Rakornas III Pariwisata, Rabu (26/9/2018) - Kamis (27/9/2018), yang akan digelar 26-27 September 2018, di Hotel Raffles, Jakarta.
Menteri Pariwisata, Arief Yahya, mengatakan, ada banyak sumber pembiayaan yang bisa digali untuk investasi dan pembiayaan di sektor pariwisata. Sumber yang umum adalah pembiayaan yang dari Usaha Jasa Keuangan/Industri Keuangan Bank (IKB), seperti Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Pariwisata (FLPP) atau Kredit Usaha Rakyat (KUR) pariwisata.
Ada juga pembiayaan yang bersumber dari Industri Keuangan Non Bank (IKNB), seperti dari perusahaan asuransi untuk mendukung keselamatan wisatawan selama berlibur dari lembaga pembiayaan (multifinance) atau dari dana pensiun.
"Bisa juga pembiayaan yang bersumber dari pasar modal, dengan menggunakan instrumen reksadana, misalnya reksadana terpadu pariwisata atau obligasi," tuturnya, Selasa (25/9/2018).
Di samping itu, sumber pembiayaan dan penjaminan juga bisa berasal dari lembaga keuangan negara, seperti Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, PT Sarana Multi Infrastruktur, PT Sarana Multigriya Finansial, atau PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia.
"Bisa juga skema pembiayaan yang dikeluarkan oleh Bappenas, atau melalui BUMN-BUMN dalam kerangka kegiatan corporate social responsibility (CSR) atau PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan)," sebut menpar.
Arief mencontohkan, pembiayaan untuk pengembangan homestay desa wisata. Sumber dan skema pembiayaannya bisa beraneka-ragam dan melibatkan berbagai pihak terkait.
Pembiayaan homestay bisa melibatkan kementerian, industri perbankan, BUMN, dan kalangan swasta. Skemanya pun bisa bermacam-macam mulai dari kredit bersubsidi, hibah, hingga bagi hasil.
“Sumber dan skema pembiayaan ini tentu saja masih banyak lagi macam dan ragamnya. Saya kurang begitu memahaminya, karena itu kita serahkan kepada ahlinya, yaitu OJK. Kini kita sedang intensif berdiskusi dan berkonsultasi dengan OJK, kita gunakan saja skema dan struktur pembiayaan yang kini telah ada di OJK,” ujarnya.
Ia menambahkan, negara harus hadir untuk memfasilitasi para pelaku industri pariwisata, untuk memudahkan mendapat akses pembiayaan.
"Saya katakan, Kemenpar akan menjadi berguna untuk orang banyak, jika kita bisa memfasilitasi itu," cetusnya.
Dia mencontohkan, KUR pariwisata tidak populer, sebab masyarakat selalu berpikir, KUR hanya untuk sektor pertanian atau peternakan. Data OJK menunjukkan penyaluran KUR ke sektor industri pariwisata masih sangat kecil, yaitu sekitar 3 persen. Ini jauh lebih kecil dibandingkan pertanian/kehutanan (24 persen) dan perdagangan (58 persen).
"Karena itu, saya minta agar KUR pariwisata dikembangkan agar dikenal luas di kalangan pelaku industri pariwisata," ujar menteri yang membawa Kemenpar di posisi nomor 1 dan terpilih sebagai #TheBestMinistryOfTourism2018 se-Asia Pacific di Bangkok.
Contoh lain, lanjutnya, adalah RDPT (Reksa Dana Penyertaan Terbatas). Ketika sektor pariwisata tumbuh pesat, seharusnya RDPT bisa menjadi instrumen investasi yang menarik dengan return yang menjanjikan.
"Begitu juga pembiayaan perumahan bersubsidi homestay desa wisata, seharusnya bisa dikembangkan secara luas. Logikanya, kalau ada orang yang membangun homestay, seharusnya diberikan fasilitas KPR bersubsidi," tuturnya.
Kenapa? Karena homestay merupakan usaha produktif dan dinikmati oleh rakyat Indonesia. Usaha produktif dan manfaatnya betul-betul dirasakan oleh masyarakat desa layak diberikan subsidi.
"Menurut saya, setiap pelaku bisnis, khususnya usaha kecil-menengah harus ada bapaknya. Jangan sampai mereka tidak dibina. Nah, pembinaan itu termasuk dalam hal investasi dan pembiayaan," jelasnya.
Untuk mendatangkan investasi, Menpar Arief Yahya memainkan konsep Planet, People, Prosperity (3P) atau Environment, Community, Economy (ECE).
TERPOPULER
