Menpar: Pariwisata Merupakan Sektor Andalan Penghasil Devisa

Suara.com - Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pariwisata III Tahun 2018, di Dian Ballroom Hotel Raffles Jakarta, Rabu (26/9/2018), benar-benar seru. Semua kebutuhan investasi pariwisata dipetakan dalam kegiatan ini.

Rakornas diikuti 600 peserta. Mereka berasal dari unsur akademisi, pelaku usaha, pemerintah, komunitas dan media (Pentahelix).

Dalam sambutannya, Menteri Pariwisata, Arief Yahya memaparkan “Accelerate Investment and Financing for Tourism Sector”, yang isinya terkait dengan kondisi pariwisata dan peluang-peluang mendatangkan investasi.

“Sampai 2019, sektor pariwisata membutuhkan investasi dan pembiayaan sebesar Rp 500 triliun. Besarnya kebutuhan investasi dan pembiayaan di sektor pariwisata ini kita coba petakan dan bahas dalam Rakornas Pariwisata III/2018,” katanya.

Ia menjelaskan, pariwisata ditetapkan sebagai sektor andalan dalam menghasilkan devisa. Pada 2019, pemerintah menargetkan devisa sebesar US$ 20 miliar, dengan target kunjungan 20 juta wisman dan pergerakan 275 juta wisnus.

Pariwisata juga sebagai pilihan dalam menstabilkan defisit pada neraca perdagangan Indonesia.

"Dalam empat tahun terakhir, pariwisata menghasilkan balance payment yang positif. Selalu surplus antara devisa yang diperoleh dari kunjungan wisman dengan uang yang dibelanjakan oleh wisatawan nasional yang berwisata ke luar negeri," ujar menpar.

Berdasarkan catatan Kemenpar, periode Januari-Juli 2018, sektor pariwisata telah menyumbang devisa sebesar USD 9 juta, sedangkan pada Juli 2018 menyumbang devisa USD 1,5 juta.

"Kalau kita bisa mempertahankan USD 1,5 juta sampai enam bulan ke depan, maka totalnya menjadi USD 16,5 juta. Target kita di 2018 sebesar USD 17 juta. Artinya, masih kurang USD 500 ribu. Kita jangan sampai ngantuk. Kita kejar kekurangan tersebut, agar 2018, pariwisata akan menjadi sektor terbesar yang menghasilkan devisa dan menjadi yang terbaik," paparnya.

Untuk mendukung target 20 juta wisman, lanjutnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menetapkan 10 destinasi pariwisata prioritas sebagai 'Bali Baru’. Empat di antaranya menjadi super prioritas, yaitu Danau Toba, Mandalika, Borobudur dan Labuan Bajo.

Menurutnya, selama periode 2019-2024, dibutuhkan banyak sekali investasi sektor pariwisata. Hal ini adalah 120 ribu hotel rooms, 15 ribu restoran, 100 taman rekreasi, 100 operator diving, 100 marina, dan 100 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

"Semua butuh melibatkan peran serta dunia usaha. Begitu juga program pembangunan 100 ribu homestay, butuh melibatkan UKM pariwisata," tambah menteri yang berhasil membawa Kemenpar di posisi nomor 1 dan terpilih sebagai #TheBestMinistryofTourism2018 se-Asia Pacific di Bangkok.

Menpar menambahkan, saat ini ada tiga isu kebutuhan pembiayaan yang diperlukan, yakni kebutuhan pembiayaan untuk membangun 10 destinasi pariwisata prioritas (DPP), kebutuhan pembiayaan usaha homestay (2018-2019), dan kebutuhan pembiayaan Usaha UMK Pariwisata (KUR Khusus Pariwisata).

“Untuk homestay membutuhkan investasi Rp 2 triliun. Usaha UMK pariwisata Rp 25 triliun. Tahun ini jumlah pelaku usaha mikro dan kecil di sektor pariwisata sebanyak 6,7 juta pelaku usaha,” ujarnya.

Rakornas juga mendatangkan pembicara dari berbagai lembaga, seperti Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Laksda TNI, (Purn) Agus Purwoto, Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal BKPM, Wisnu Wijaya Soedibjo, dan Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM, Meliadi Sembiring.

Hadir juga Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia, Reza Anglingkusuma dan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Hadi Sucahyono.

Rakornas III Pariwisata ini juga membahas dan me-launching program universal traveller protection. Sebuah program perlindungan bagi wisman dan wisnus yang melakukan perjalanan di Indonesia.

Asuransi perjalanan yang diperkirakan dapat meng-cover sampai Rp 320 triliun sampai 2024 mendatang.

Di kesempatan ini juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan sejumlah kementeriàn, antara lain Menteri Pariwisata dengan Menteri Keuangan, Menteri Koperasi dan UKM, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Lembaga Pembiayaan Pemerintah serta peluncuran Universal Traveller Protection.

Menpar berharap, rakornas ini dapat dijadikan sebagai momentum oleh pelaku usaha pariwisata. Mereka bisa mendapatkan alternatif pembiayaan dalam pengembangan usahanya.

"Alternatif pembiayaan dimaksud berupa pembiayaan melalui lembaga pembiayaan pemerintah, seperti LPEI, PT SMI, PT SMF, PT PII, PINA, dan LPDB. Selain itu juga melalui pembiayaan swasta, seperti Industri Keuangan Bank, Industri Keuangan Non Bank, dan Pasar Modal," pungkas Arief.