Suara.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan komitmen Pemerintah untuk selalu menggunakan utang secara prudent.
Terkait tahun politik, Sri Mulyani juga menyampaikan pentingnya utang untuk dikelola secara prudent merupakan concern bagi semua pihak baik petahana maupun pesaing politiknya.
“Untuk tahun 2019, banyak yang mengatakan ini tahun politik. Saya rasa Indonesia is a mature enough democracy. Jadi, Indonesia itu sebetulnya tidak perlu harus watch and see. Karena itu menjadi less relevant,” kata Sri Mulyani di Jakarta, Kamis (4/10/2018).
Apalagi, lanjut Sri Mulyani jika diperhatikan semua partai politik baik di Pemerintah maupun di luar Pemerintah semua mempunyai kebijakan untuk mengelola utang secara baik.
“Kalau Anda lihat partai-partai, baik di Pemerintah maupun di luar Pemerintah semuanya sangat hawkish terhadap utang. Artinya kita punya self-correction. Ada semacam resistance terhadap deficit financing. Itu membuat confidence terhadap ekonomi Indonesia menjadi jauh lebih kuat,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Sri Mulyani menegaskan kembali bahwa Pemerintah tidak mengandalkan utang untuk perbaikan dan pertumbuhan ekonomi, namun lebih kepada reformasi dan kerja keras.
“Saya sangat setuju bahwa kita supposed to be not rely too much on debt. We have to rely on reform. Kalau mau bangun, kerja keras, bukan utang banyak,” katanya.
Sri Mulyani mengingatkan agar semua pihak tidak terlalu menyikapi utang secara berlebihan. Utang hanyalah merupakan salah satu instrumen fiskal yang digunakan Pemerintah secara fleksibel dan dikelola dengan prudent dalam rangka mendorong tercapainya masyarakat adil dan makmur.
Saat ini, menurut Menkeu kondisi utang Indonesia dikelola dengan baik dan aman.
“Level of deficit and debt to deficit ratio adalah yang termasuk yang sangat prudent di dunia,” katanya.
