REGIONAL:
- Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso mengkritik kinerja Badan Komunikasi Pemerintah dalam rapat di Jakarta pada Senin, 31 Agustus 2026.
- Kritik tersebut disampaikan karena tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto masih berada di bawah lima puluh persen.
- Wamensesneg Bambang Eko merespons bahwa peningkatan anggaran Bakom Pemerintah pada 2027 harus sebanding dengan peningkatan kepuasan publik.
Suara.com - Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Gerindra, Sugiat Santoso, mengkritik kinerja Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah Republik Indonesia. Ia menyoroti rendahnya tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto meski sejumlah capaian pemerintah dinilai positif.
Hal itu disampaikan Sugiat dalam Rapat Kerja Komisi XIII DPR RI dengan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/8/2026).
Sugiat menilai terdapat kesenjangan antara capaian pemerintah secara kuantitatif dengan persepsi publik. Ia merujuk pada hasil survei sejumlah lembaga independen yang menunjukkan tingkat kepuasan publik atau approval rating terhadap pemerintahan Prabowo masih berada di bawah 50 persen.
"Saya agak sedikit mengeluh nih, Pak, terkait dengan kinerja Bakom. Selama 2 tahun pemerintahan Pak Prabowo ini... menunjukkan bahwa angka kepuasan publik terhadap kinerja Presiden, terhadap kinerja pemerintah itu di bawah 50%. Padahal kalau kita ukur dengan ukuran-ukuran yang lebih kuantitatif terkait dengan kinerja pemerintahan Pak Prabowo, sesungguhnya itu bagus semua, Pak," ujar Sugiat.
Ia kemudian memaparkan sejumlah indikator ekonomi, termasuk pertumbuhan ekonomi yang berada di atas 5 persen serta investasi yang mencapai lebih dari Rp1.000 triliun pada 2026.
Namun, menurut Sugiat, capaian tersebut belum tercermin dalam persepsi publik.
"Ini kan menunjukkan bahwa Badan Komunikasi Pemerintah itu belum maksimal menjelaskan kepada publik, menjelaskan kepada rakyat bahwa pemerintahan Pak Prabowo Subianto sebetulnya secara kuantitatif sudah bekerja dengan sangat baik," tegasnya.
Sugiat bahkan menyitir teori manufacturing consent dari Noam Chomsky untuk menggambarkan kondisi komunikasi pemerintah dalam membangun narasi di ruang publik.
"Berarti kan ini menunjukkan bahwa Bakom Pemerintah kalah main dengan kelompok di luar sana dalam konteks membangun persepsi opini publik. Karena faktanya, di beberapa survei terbaru, approval rating pemerintahan Pak Prabowo itu di bawah 50%," lanjut Sugiat.
Soroti Anggaran Bakom Rp1,9 Triliun
Sugiat turut menyoroti usulan anggaran Bakom Pemerintah untuk 2027 yang mencapai Rp1,9 triliun. Menurutnya, besarnya anggaran tersebut harus diikuti dengan peningkatan kepuasan publik.
"Sampaikan nanti ke Bang Qodari, ini udah kita kasih anggaran besar 1,9 triliun, kalau nanti di 2027 approval rating-nya pemerintahan Pak Prabowo masih 50%, berarti kan gagal Bakom Pemerintah," tegas Sugiat.
Ia mengaku prihatin karena menurutnya Presiden Prabowo telah bekerja maksimal, tetapi mendapatkan penilaian yang tidak sebanding dari publik akibat lemahnya komunikasi pemerintah.
"Kasihan Pak Prabowo itu diperlakukan tidak adil dalam persepsi opini publik. Kerjanya bagus tapi yang dirasakan oleh opini publik seolah-olah ini gagal semua kan. Kan kasihan Pak Pak Prabowo. Kami enggak bisa terima seperti itu, kami Fraksi Gerindra," pungkasnya.
Wamensesneg Respons Kritik Gerindra
TERPOPULER
