Kemensos yang menangani 26 jenis Penyandang Masalah Kesejahteaan Sosial (PMKS), belum lagi tugas mempercepat pengurangan kemiskinan, membutuhkan kecepatan.
"Keberadaan infrastruktur online penting, karena akan meningkatkan kecepatan dan kualitas layanan kepada masyarakat," kata Agus.
Dengan itu pula, Mensos mendorong agar instansi di daerah ikut menyiapan infrastruktur digital. Apalagi di era kini, pengelolaan anggaran berbasios daring sudah tidak asing lagi seperti layanan e-procurement .
"Saya berpandangan, digitalisasi adalah kebutuhan yang tidak dapat dinafikan lagi. Keberadaan infrastruktur digital bisa menjawab tuntutan masyarakat," kata Mensos
Menurutnya, dengan digitalisasi, pemberian layanan publik lebih cepat dan transparan sehingga target bisa tercapai. Ia yakin, penyiapan infrastruktur digitalisasi di daerah bisa diwujudkan dengan setidaknya tiga kondisi.
Pertama, kemauan politik ( political will ) dari masing-masing instansi untuk melakukan investasi terhadap infrastruktur digital.
"Kalau bicara angggaran, tentu besarnya relatif. Kalau institusi sudah sadar besarnya manfaat dalam melayani masyarakat, betapa besarpun akan dibiayai," kata Mensos.
Kedua, perlunya penyiapan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, baik di Kemensos maupun pemda yang melek digital.
"Yang tak kalah penting adalah sosok pemimpin yang mempunyai kesadaran bahwa beradaptasi dengan teknologi memerlukan waktu," katanya.
Baca Juga: Ciptakan Kemandirian, Kemensos Beri Pelatihan Agrobisnis pada Eks Napi
Sosok pimpinan, kata Agus, tidak perlu harus ahli digital.
"Asal bisa beradaptasi dengan teknologi digital, terutama kemampuan mengelola keuangan negara secara digital, maka akan banyak membantu institusi tersebut," katanya.
Di bagian lain, Sekretaris Jendera Kemensos, Hartono Laras, dalam laporannya menjelaskan, rakor dilaksanakan sebelum mengakhiri triwulan I di tahun 2019, sehingga dalam rakor tersebut, dapat dilakukan evaluasi sampai dimana realisasi pada triwulan I.
"Hal ini agar dapat diukur pelaksanaan program dan anggaran selesai tepat waktu, sehingga pembangunan kesejahateraan sosial, secara khusus upaya penurunan angka kemiskinan yang menjadi fokus pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, tercapai," kata Hartono.
Acara ini dihadiri seluruh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), termasuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Rakor Pelaksanaan Anggaran, seluruh Pejabat Eselon I di lingkungaan Kemensos. Rapat Koordinasi berlangsung selama 3 hari, pada 27 - 29 Maret 2019.
