Suara.com - Kelapa merupakan komoditas yang sangat bernilai ekonomis, karena mampu menghasilkan berbagai produk turunan. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, pemerintah menyatakan siap mendukung perkembangan hilirisasi industri kelapa.
Hal tersebut diungkapkan Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB - KUMKM), Braman Setyo.
"Saya sangat senang dengan pertemuan hari ini. Ini merupakan sektor produktif, yang harus menyerap kucuran dana lebih tinggi dari sektor lainnya, karena sektor produktif mempunyai nilai tambah yang berkali lipat. Kelapa, banyak sekali produk turunannya yang mampu menghasilkan nilai tambah," kata Bram, pada acara Temu Mitra Koperasi Kelapa di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Kamis (4/4/2019).
Ia menyatakan, tahun ini LPDB telah menyiapkan dana sebesar Rp 1,5 triliun untuk dikucurkan kepada para pelaku usaha. Maka dari itu, untuk mendorong hilirisasi olahan kelapa, LPDB siap memberikan kucuran kredit kepada pengusaha sepanjang syarat dan ketentuan terpenuhi.
"Jumlah anggaran LPDB tahun ini mencapai Rp 1,5 triliun. Kalau terkendala untuk investasi mesin, akan kita bicarakan secara langsung, LPDB siap mengucurkan kredit kepada yang bersangkutan," kata Bram.
Pada saat yang sama, perwakilan dari Koperasi Krambi Idjo, Syaukani, menyatakan apresiasinya atas dukungan pemerintah untuk hilirisasi komoditas kelapa, namun ia juga mengatakan perlu adanya kepastian raw material agar stabilitas produksi dapat berjalan dengan baik.
Menurutnya, selain dukungan hilirisasi, diperlukan juga dukungan dari pemerintah untuk penataan perkebunan kelapa secara nasional.
"Saat ini, kebanyakan penghasil kelapa adalah kebun rakyat. Untuk diserap ke industri pengolahan, persediaan kurang. Karena itu, perlu juga dukungan kebijakan dari pemerintah untuk menata perkebunan kelapa. Kenapa sawit maju, karena ia ditata perkebunannya oleh kebijakan pemerintah. Harapannya, kelapa juga diperlakukan begitu. Selain kaya dengan produk turunan, secara ekologi, kelapa juga ramah lingkungan," kata Syaukani.
Baca Juga: LPDB - KUMKM Terus Genjot Pengalihan Dana Bergulir di Sumbar
