REGIONAL:
Suara.com - Kepala Kampanye Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Melky Nahar mencatat terdapat sejumlah mantan jenderal TNI yang diduga terlibat dan terkait dalam bisnis energi dan memegang jabatan strategis dalam lingkaran capres-cawapres pada pemilu 2019.
Melky menyebutkan, beberapa mantan jenderal TNI tersebut mulai dari Prabowo Subianto tercatat sebagai pemilik Nusantara Energy Resources, dengan 17 anak perusahaan yang bergerak di sektor tambang batu bara, kelapa sawit, kehutanan dan pabrik bubur dan kertas.
"Luhut Pandjaitan yang merupakan pendiri dan pemilik saham Toba Bara Sejahtera yang bergerak di bidang tambang dan energy, migas, kelapa sawit, dan pembangkit tenaga listrik," kata Melky.
Ada juga Fachrul Razi yang merupakan Komisaris di PT Toba Sejahtera dan PT Aneka Tambang Tbk (Antam).
Selain itu, ada Suaidy Marasabessy yang memegang jabatan Komisaris PT Kutai Energi di Kutai Kartanegara serta Sintong Panjaitan yang memegang jabatan Komisaris PT Adimitra Baratama Nusantara.
"PT Kutai Energi dan PT Adimitra Baratama Nusantara merupakan anak perusahaan Toba Bara Sejahtera milik Luhut Binsar Pandjaitan," ucap dia.
Kemudian nama-nama purnawirawan lain yang tercatat pernah terlibat dalam industri pertambangan dan energi adalah Letjen TNI (Purn) Sumardi (Direktur PT Kutai Energi dan Direktur Utama PT Trisensa Mineral Utama).
Laksamana TNI (purn) Syamsul Bahri (Komisaris PT Bintang Prima Energi).
Kemudian Marsekal TNI (purn) Djoko Suyanto (Komisaris Independen PT Adaro Energy), Laksamana TNI (purn) Agus Suhartono (Presiden Komisaris PT Bukit Asam Tbk) dan Laksamana TNI (purn) Marsetio (Komisaris Independen PT Berau Coal).
Irjen Pol (purn) Mathias Salempang yang merupakan Komisaris PT Bukit Baiduri Energi, Direktur PT Khotai Makmur Insan Abadi.
Irjen Pol (purn) Aryanto Sutadi yang menjabat Direktur PT Energi Cahaya Industritama dan Direktur di PT Dunia Usaha Maju.
Irjen Pol (purn) Alpiner Sinaga sebagai Direktur PT Energi Cara Industritama dan Direktur PT Dunia Usaha Maju serta Komjen Pol (purn) Nugroho Djajusman sebagai Komisaris PT Bintang Pria Energy Pratama.
Pihaknya menduga, keterlibatan mantan jenderal TNI dan Polri dalam bisnis tambang dan energi di lingkaran kedua pasangan capres cawapres adalah bagian dari upaya merebut dan mempertahankan kekuasaan untuk mengamankan dan membuka bisnis serupa yang baru, terutama terkait industri ekstraktif di Indonesia.
"Keterlibatan eks jenderal TNI dan Polri ini, terutama posisi mereka yang sangat strategis di beberapa perusahaan juga sarat akan kepentingan keamanan," tutur Melky.
Lebih lanjut, Melky menambahkan, keberadaan para purnawirawan TNI yang memiliki catatan pelanggaran HAM yang ada di barisan kedua paslon menunjukan ketidakseriusan pemerintah dalam menegakan perlindungan HAM kedepannya.
"Bagi Joko Widodo, keberadaan para purnawirawan ini semakin melanjutkan presedennya dalam menempatkan terduga pelanggaran HAM dalam posisi yang strategis di pemerintahan. Bagi Prabowo Subianto, fenomena ini semakin menguatkan anggapan bahwa ia masih berada dalam lingkaran para terduga pelanggar HAM. Sebab, keduanya terjebak masih pada bayang-bayang purnawirawan," tandasnya.
TERPOPULER