Suara.com - Pemerintah benar-benar tak mau diam saja melawan diskriminasi kelapa sawit oleh Uni Eropa. Salah satu cara yang akan ditempuh adalah membawa masalah tersebut ke Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO).
Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Oke Nurwan menyebut, pemerintah telah menyeleksi perusahaan hukum asing yang membantu melawan Uni Eropa. Kendati demikian, Oke tak merinci terkait dengan seleksi tersebut.
"Kita konsultasilah dengan mereka, siapa-siapa yang cakep, siapa yang enggak. Ada dari mana, tapi semua ada kantor perwakilannya di Belgia. Ada Sidley, PBJV, ada dari Amerika juga. Tapi nanti urutannya yang lima kita rapatkan," kata dia saat ditemui di Kantor Kemenko Pereknomian, Jakarta, Kamis (18/4/2019) malam.
Oke menuturkan, jika telah dipilih, pemerintah bakal mengonsultasikan ke perusahaan hukum itu tekait tuduhan Uni Eropa terhadap sawit Indonesia.
"Ya kita konsultasi secara substansi, law firm yang tahu, mereka udah pelajari, apa saja yang bisa kita gugat," tutur dia.
Sembari konsultasi, Oke juga bakal menyiapkan dokumen yang diperlukan dan menyiapka serangan balik.
"Kita kan menunggu dulu, kita masih nunggu Delegated Act dipunlish secara resmi. Itu perkiraan 15 Mei, setelah dipublish. Tapi kita udah lakukan persiapan-persiapan," ucap dia.
