Suara.com - Komisi XI DPR RI menyetujui Destry Damayanti sebagai Deputi Gubernur Senior (DGS) Bank Indonesia. Destry merupakan calon tunggal yang bakal menduduki jabatan tersebut.
Anggota Komisi XI DPR RI Amir Uskara mengatakan, Destry dinilai memenuhi kriteria dan layak menggantikan Mirza Adityaswara.
"Seluruh fraksi setuju Destry menjadi DGS, aklamasi Bu Destry sebagai calon DGS," ujar Amir, Kamis (11/7/2019).
Amir menuturkan, hasil keputusan tersebut akan dibawa ke sidang paripurna dalam waktu dekat untuk disetujui dan selanjutnya disahkan Presiden Jokowi.
Amir menerangkan, tidak ada catatan dari para wakil rakyat yang menyertai persetujuan mereka untuk Desty. Sebab, profile Desty sudah memenuhi kompetensi.
Untuk diketahui, Calon Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti mempunyai 5 fokus strategi jika menjabat sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia.
Pertama, Destry akan mengoptimalkan bauran kebijakan yang bersifat akomodatif, bauran kebijakan moneter makroprudensial, dan kebijakan lainnya. Hal ini untuk menjaga likuiditas perbankan saat inflasi atau suku bunga sedang tinggi.
Kedua, lanjutnya, akan melakukan pendalaman sektor keuangan bukan hanya untuk mendukung terjadinya stabilitas ekonomi, tapi untuk mendukung pembiayaan pembangunan ekonomi dari terbatasnya sumber dana pemerintah dan domestik.
"Area ketiga itu pengembangan sistem pembayaran yang lancar aman efisien dan inklusif. Perkembangan ekonomi digital diikuti dengan perkembangan teknologi finansial berkembang pesat Tantangan untuk Perbankan Indonesia makin nyata karena sudah merambah ke berbagai layanan yang selama ini dilayani oleh perbankan," kata Destry di ruang rapat Komisi XI, Kompleks parlemen DPR RI, Senin (1/7/2019).
Baca Juga: Lima Jurus Destry Damayanti, Calon Tunggal Deputi Senior BI
Kemudian keempat, Destry juga akan mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah. Karena menurutnya, Indonesia bisa menjadi tuan ekonomi syariah dengan dukungan jumlah populasi muslim terbesar di dunia.
"Terakhir kelima, sinergi dengan pemerintah, OJK, DPR dan lembaga lainnya sinergi dengan lembaga dan otoritas lain sangat dibutuhkan karena permasalahan yang dihadapi semakin Kompleks.”
