Suara.com - Lembaga Manajemen Aset Negara, institusi di bawah Kementerian Keuangan RI masih menunggak pembayaran dana pembebasan lahan tol. Tunggakan itu sebesar Rp 2,63 triliun kepada Badan Usaha Jalan Tol.
Direktur Utama LMAN Rahayu Puspasari mengatakan, baru membayar Rp 34,77 triliun atau 92,8 persen dari total sebesar Rp 37,4 triliun. Dana pembayaran tersebut bersumber dari APBN.
"LMAN telah melakukan dana talangan Rp 34,7 triliun atau 92,8 persen dari tagihan. Ada gap dana talangan, karena masih ada sejumlah nilai yang belum sampai ke LMAN," ujar Rahayu saat ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (11/7/2019).
Rahayu menuturkan, pembayaran sementara ini untuk lahan yang sudah memenuhi kelengkapan dokumen dan terverifikasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Dia menjelaskan, tagihan ke LMAN tersebut berasal dari BUJT yang sudah memenuhi kelengkapan dokumen pembebasan lahan tol dan diverifikasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
"Lalu masih ada 26 persen pembayaran di 2018 yang belum kami selesaikan dari tagihan. Ini berkaitan tentunya tidak lain dari ketidaklengkapan dokumen," tuturnya.
Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Isa Rachmatarwata menambahkan, masih menunggaknya pembayaran itu karena adanya perubahan status proyek menjadi Program Strategis Nasional (PSN).
Karenanya, dana tersebut belum teranggarkan. Maka dari itu, pihaknya sedang membuat aturan agar pembebasan lahan yang belum dianggarkan tetap bisa dibayar.
"Sekarang kami dalam proses untuk membuka aturan itu, sehingga penggunaan antar tahun anggaran sudah oke. Itu dalam proses tapi belum selesai.”
Baca Juga: Tak Terima Disusul, Mobil Tua Ini Sukses Asapi Porsche Cayman di Jalan Tol
