Suara.com - Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Keuangan bekerja sama melakukan efisiensi dalam kegiatan administrasi kepegawaian terkait penggunaan kertas.
Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengatakan, efisiensi ini bisa menekan pengeluaran hingga Rp 250 miliar yang tahun lalu digunakan untuk pengadaan kertas dan sewa komputer di daerah-daerah ketika proses pendaftaran CPNS.
"Tahun lalu saja hampir Rp 250 miliar kita menyewa perangkat itu. Rp 250 miliar kan bisa menjadi 0, itu akan sebesar itu," kata Bima saat ditemui di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (19/8/2019).
Untuk CPNS tahun ini, BKN telah berkolaborasi dengan Kemendikbud menggunakan komputer sekolah untuk pendaftaran CPNS.
"Kemenkeu kan harus connect dengan kantor-kantornya di seluruh Indonesia kan. Nah pada saat misalnya pendaftaran CPNS boleh nggak itu kita pakai sebentar? Jadi kan nggak perlu menggunakan yang lain-lain lagi kan," jelasnya.
Penggunaan kertas untuk surat keputusan CPNS, SK Kenaikan Pangkat, SK Pensiun, dan lain-lain juga akan diubah ke dokumen digital dan tanda tangan digital.
"Dalam manajemen ASN yang berbasis digital, terdapat potensi penghematan biaya ribuan lembar kertas untuk pengurusan SK kenaikan pangkat, pensiun, penyesuaian karena tugas belajar, dan lain-lain," kata Menteri Keuangan, Sri Mulyani.
Selain itu juga dapat dihemat pula biaya pencetakan, ruang penyimpanan berkas, hingga waktu yang harus diluangkan para pimpinan untuk menandatangainya secara basah.
Baca Juga: Ini Cara Sri Mulyani Supaya ASN Tak Boros Kertas dan Tanda Tangan Basah
