Suara.com - Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listianto mengkritisi rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ingin membentuk Kementerian Investasi untuk meningkatkan investasi di Indonesia.
Menurut Eko, pembentukan Kementerian Investasi bukan solusi mendatangkan investor yang banyak ke Indonesia.
"Memang sepertinya pemerintah arahnya ke situ (perbaikan investasi), tapi ini detail kita belum lihat turunan-turunan regulasi yang diwacanakan, yang paling seru kan (malah pembentukan) Kementerian Investasi, kelembagaan yang kita belum tahun kira-kira efektif enggak," kata Eko di Kantor Indef, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (19/8/2019).
Dia melihat seharusnya pemerintah memperbaiki sistem birokrasi yang berbelit-belit di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah terkait yang selama ini menghambat masuknya investasi.
"Kalau saya secara umum menyebut problem investasi bukan pada aspek apakah harus ada kementerian investasi atau gak, tapi faktanya berkaitan dengan aspek ketenagakerjaan, aspek lahan, aspek berbelit-belitnya perizinan di daerah dan lain-lain," jelasnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengungkapkan, dalam kabinet periode kedua kepemimpinannya bakal ada pos kementerian baru.
Pos baru dalam kabinetnya itu ialah Kementerian Investasi dan Kementerian Ekspor RI. Kedua kementerian baru itu ditujukan untuk memaksimalkan kerja pemerintahan dirinya dan wapres terpilih Maruf Amin.
Hal tersebut diungkapkan Jokowi saat bersamuh dengan pemimpin redaksi media massa nasional di Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (14/8/2019).
TERPOPULER
