Suara.com - Pemerintah terus mencari investor untuk membangun infrastruktur dalam negeri. Salah satunya, pembangunan Bandar udara.
Kali ini, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menawarkan pembangunan Bandara Singkawang, Kalimantan Barat.
Penawaran ini dilakukan kedua badan itu agar dana pembangunan Bandara itu tak harus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Kita sejauh mungkin harus bergeser dari ketergantungan dari APBN. Soalnya ekonomi ini lagi berat, kondisi APBN per hari ini aja outlooknya kepleset dari target penerimaan pajak sampai Rp 200 triliun," kata Kepala BKPM Thomas Lembong di Kantornya, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Senin (7/10/2019).
Menurut Thomas, tawaran ini dilakukan untuk mengejar ketertinggalan infrastruktur dalam negeri dengan negara tetangga seperti Thailand dan Singapura.
"Kalau dilihat posisi saing di negara tetangga kita masih jauh ketinggalan dibanding Malaysia dan Thailand. Kita masih defisit infrastruktur meski kita lari kencang bangun infrastruktur, negara tetangga juga nggak berdiri diam mereka juga kencang membangun," jelas dia.
Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menambahkan, puluhan investor telah menyatakan minatnya untuk membangun Bandara Singkawang.
Menurut Budi Karya, Singkawang mempunyai potensi yang bisa dimanfaatkan pemerintah, salah satunya diaspora.
"Kita harapkan Singkawang jadi KPBU dari awal dibangun," ucap dia.
Sebagai informasi, pembangunan Bandara Singkawang memakan biaya Rp 4,3 triliun yang terdiri dari Rp 2,6 triliun untuk modal pembangunan dan Rp 1,7 triliun untuk operasional.
Bandara ini ditargetkan, beroperasi pada 2023 dengan masa konsesi selama 32 tahun.
TERPOPULER
