REGIONAL:
Program lain yang menjadi fokus Kementan, Syahrul mengungkapkan yakni membangun sistem Komando Strategi Pertanian (Kostra Tani) hingga tingkat kecamatan, perbaikan konsep asuransi dan bank pertanian, mengidentifikasi pengembangan industri pangan yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan menjamin ketersediaan pangan strategis 3 bukan ke depan untuk 267 juta jiwa.
"Peningkatan kapasitaa penyuluh melalui Kostra Tani sangat penting. Penyuluh kita adalah Kopassus pertanian. Kita nggak boleh kalah, penyuluh itu adalah agenda intelektualnya petani. Kalau di agenda mereka sistemnya tertinggal, maka semua tertinggal. Karena itu manajemen hulu dan hilir, manajemen pemupukan, manajemen penyiangan nya harus jelas dikuasai penyuluh," beber Syahrul.
Sementara itu, Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Subagio menyebutkan tantangan pembangunan pertanian ke depan adalah jumlah populasi penduduk dunian. Di tahu 2050, penduduk dunia akan berkembang mencapai 9 miliar jiwa, yang akan diikuti dengan munculnya masalah krisis energi dan pangan.
Pertanian, lanjutnya, menjadi sektor penting memenuhi kebutuhan energi dan pangan, sehingga tanggung jawabnya ada di dunia pertanian dan Kementan memegang peranan penting.
"Saya menekankan kembali, kita budayakan makanan lokal dan membangun sistem substitusi pangan. Bayangkan berapa devisa negara yang terkuras dari adanya impor gandum, padahal hal ini bisa disubstitusi dengan singkong," ujarnya.
Terkait data, Firman mengapresiasi langkah Mentan Syahrul. Sebab dengan data yang kuat yang didukung suatu sistem, dapat membantu dalam membangun sumberdaya manusia pertanian. Keakuratan data dapat menciptakan program yang tepat guna peningkatan kapasitas.
"Untuk program bantuan sosial terkait mekanisasi, program ini sangat membantu petani namun perlu diatur regulasinya agar alat mesin pertanian yang dibagikan ke kelompok tani bukan menjadi milik pribadi. Hal ini banyak sekali terjadi di semua daerah sehingga alat mesin pertanian perlu dibangun sistem yang serius dan bila perlu alat mesin pertanian menjadi aset pemerintah daerah atau desa," tuturnya.
Hal senada dikatakan Anggota Komisi IV lainnya yakni Fadoli. Menurutnya dengan data yang akurat, pemerintah dapat membangun insfrastruktur pertanian, misalnya irigasi sesuai dengan kondisi lapangan. Dengan demikian, pemerintah tahu berapa besar irigasi pertanian yang harus diperbaiki dan dibangun.
"Dengan data, penting juga kita mengetahui berapa jumlah petani. Dalam hal percepatan birokrasi, data juga dapat memperbaiki regulasi yang mempercepat pelayanan ke petani. Saya yakin sinergitas Kementan dengan Komisi IV dapat mensejahterakan petani," tegasnya.
TERPOPULER