REGIONAL:
Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) tampak kesal dengan para aparat birokrasi karena realisasi belanja modal yang cenderung rendah berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2020 yang diterimanya, beberapa waktu lalu.
Kata Jokowi pelaksanaan tender proyek acap kali terlambat. Karena itu, dalam pidatonya, Jokowi mengingatkan agar segenap birokrasi di kementerian/lembaga (K/L), juga aparat pemerintah daerah tingkat I dan II, untuk mempercepat realisasi pencairan belanja modal.
Menanggapi hal tersebut, Deputi Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas Bambang Prijambodo mengatakan untuk mempercepat serapan anggaran pada tahun depan, pemerintah bakal melakukan strategi khusus, salah satunya melakukan tender diawal.
"Iya tahun depan nanti Bappenas dengan Kemenkeu akan mendorong agar penyerapan bisa dilakukan lebih awal karena distribusi yang kurang merata. Kalau merata penuh saya rasa tidak bisa karena secara natural, kuartal pertama akan lebih rendah," kata Bambang saat ditemui usai acara Core Economic Outlook 2020 di Jakarta, Rabu (20/11/2019).
Dia bilang penyerapan belanja pemerintah secara alamiah pada kuartal I memang lebih rendah dengan distribusi yang relatif merata.
"Tapi, distribusi yang relatif merata dengan kenaikan bertahap itu memang membantu kualitas dari pembangunan yang akan kita jalankan. Jadi kalau menumpuk semua di triwulan empat, itu nanti jadi tidak baik dari kualitas dan impactnya terhadap masyarakat. impactnya tidak bisa dirasakan masyarakat," paparnya.
"Kalau dulu tender dilakukan awal tahun, kemudian ada hal tertentu dipersingkat tp dalam akuntabilitas penuh. dan saya kira berbagai instruksi yang harus dilakukan lebih awal kalau sudah merupakan arahan ya harus dilaksanakan," tambah Bambang.
Realisasi belanja negara per akhir Oktober 2019 telah mencapai Rp 1.797,97 triliun 73,1 persen dari pagu APBN. Belanja ini meningkat 4,5 persen jika dibandingkan realisasi pada periode yang sama pada tahun 2018.
Realisasi belanja negara tersebut terdiri dari realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 1.121,10 triliun atau 68,6 persen dari pagu APBN dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp 676,87 triliun atau 81,9 persen dari pagu APBN.
Realisasi Belanja Pemerintah Pusat mengalami peningkatan sebesar 4,7 persen dibandingkan dengan realisasi periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan utamanya diakibatkan oleh realisasi Belanja Bantuan Sosial yang mencapai Rp 91,75 triliun atau meningkat sebesar 32,7 persen bandingkan realisasi tahun sebelumnya.
TERPOPULER
