Suara.com - Perum Bulog meminta Kementerian Keuangan RI mengalokasikan dana anggaran untuk kebijakan disposal stock atau pembuangan beras yang sudah mengalami penurunan mutu.
Setidaknya ada 20 ribu ton beras yang bakal dibuang Bulog dengan nilai mencapai Rp 160 miliar. Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui masih pikir-pikir.
"Nanti lihat kalau sudah dirapatkan di menko ya. Saya lihat semuanya," kata Sri Mulyani saat ditemui di Kementerian Keuangan, Jumat (29/11/2019).
Kebijakan disposal stock dilakukan sebagaimana Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP).
Aturan itu menjelaskan, CBP dapat dibuang bila waktu simpan telah melebihi empat bulan dengan mutu yang mulai menurun.
Sementara dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 88 Tahun 2018, dana untuk pengadaan Cadangan Beras Pemerintah 2019 sebesar Rp 2,5 triliun. Anggaran tersebut baru bisa dicairkan bila beras Bulog telah disalurkan kepada masyarakat.
"Saya nanti lihat ya. Saya lihat apa itu permintaannya," kata Sri Mulyani.
Bulog mengalami kesulitan dalam penyalurannya. Bulog menargetkan penyaluran untuk penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahun ini sebesar 700 ribu ton.
Namun sampai saat ini, realisasinya baru mencapai 85 ribu ton. Hal tersebut dikarenakan Bulog harus bersaing dengan produsen beras lainnya dalam program BPNT.
Baca Juga: Mafia Beras Bantuan Bulog untuk Orang Miskin Raup Rp 9 Miliar Per Bulan
