Suara.com - Rapat kerja perdana Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir bersama dengan Komisi VI DPR RI dihujani interupsi dari para anggota dewan.
Para anggota dewan Komisi VI mempertanyakan kesiapan Erick Thohir dan jajarannya karena bahan yang dipaparkan sejumlah Direktur BUMN yang ikut hadir tak dibagikan ke para anggota dewan.
Alhasil, rapat yang di pimpin oleh Ketua Komisi VI Faisol Riza pun banyak interupsi.
"Interupsi Pak Ketua, Kami belum menerima bahan yang dijelaskan para direksi, bagaimana kita mempelajari rapat hari ini," kata Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron dalam rapat tersebut, Senin (2/12/2019).
Politisi Partai Demokrat ini pun meminta rapat tidak diteruskan karena bahan paparan belum diterima sejumlah anggota dewan.
"Kita stop saja Pak ini rapat, seharusnya 3 hari sebelum rapat sesuai dengan ketentuan kita itu diberikan bahan paparan agar kita mengerti," tambah Herman.
Sementara itu anggota Komisi VI yang lainnya Rieke Diah Pitaloka justru menyoroti tema rapat kerja kali ini, dimana membahas soal penyuntikan Penyertaan Modal Negara (PMN) ke sejumlah BUMN.
Dirinya pun meragukan PMN yang diberikan ke BUMN jika datanya tidak jelas.
"Jika perusahaan sudah begini bagaimana kita percayakan PMN tersebut? Jangan-jangan PMN-nya nanti hanya akan dibuat membayar gaji karyawan. Seharusnya ini diaudit," kata politisi Partai PDIP ini.
Baca Juga: BUMN Seenaknya Bentuk Anak Usaha, Erick Thohir Bakal Buat Aturan Main
Dalam rapat kerja hari ini, Erick mengajak sejumlah bos-bos BUMN diantaranya Plt Direktur Utama PT PLN (Persero) Sri Peni Inten Cahyani, Direktur Utama PT PANN (Persero) Hery Soewandi, Direktur Utama PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Persero Arief Mulyadi.
Atas sejumlah interupsi tersebut Erick Thohir meminta maaf atas sejumlah kekurangan yang ada dalam rapat tersebut.
"Saya mohon maaf jika ada kekurangan, dan saya juga tidak mau menyalahkan kementerian sebelumnya karena bagaimanapun semua pasti ada kekurangan dan kelebihannya," kata Erick Thohir.
