BSU Rp900 Ribu Sudah Dicairkan? Ini Kata Menaker Yassierli

Suara.com - Kepastian mengenai jadwal pencairan Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk periode kuartal IV tahun 2026 akhirnya terjawab. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli, menegaskan bahwa program bantuan pemerintah bagi para pekerja tersebut hingga kini belum disalurkan karena masih menjalani tahap peninjauan administratif di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Keterangan tersebut disampaikan Yassierli saat ditemui awak media di Bandung, Jawa Barat, pada Sabtu (14/11/2026). Mengingat proses verifikasi anggaran di otoritas fiskal masih berjalan, ia meminta seluruh kalangan pekerja maupun masyarakat luas untuk bersabar menanti pengumuman resmi pemerintah.

Menyikapi tingginya antusiasme publik yang berpotensi dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab, Menaker mengeluarkan peringatan keras agar masyarakat mewaspadai berbagai modus penipuan berkedok pencairan BSU.

Ia menekankan bahwa satu-satunya sumber rujukan informasi yang sah mengenai jadwal maupun teknis penyaluran bantuan adalah kanal informasi resmi milik Kementerian Ketenagakerjaan, khususnya melalui laman web resminya.

"BSU tunggu, kita masih proses administrasi di Kementerian Keuangan. Tunggu aja. Belum cair. Hati-hati ya, terkait dengan BSU pesan dari saya informasi yang valid silakan tunggu di website-nya Kementerian Ketenagakerjaan. Jadi jangan percaya dari informasi-informasi yang lain. Yang valid adalah dari Kementerian Ketenagakerjaan," tegas Yassierli sebagaimana dikutip dari ANTARA.

Anggaran Hampir Rp12 Triliun dan Integrasi Rekening Bank

Program BSU kuartal IV 2026 merupakan instrumen perlindungan daya beli yang dialokasikan khusus bagi pekerja untuk periode bulan Oktober hingga Desember 2026.

Setiap penerima yang dinyatakan lolos verifikasi akan memperoleh bantuan sebesar Rp300 ribu per bulan selama tiga bulan, yang dicairkan sekaligus dengan total nilai mencapai Rp900 ribu per pekerja.

Secara keseluruhan, pemerintah menargetkan bantuan ini dapat menjangkau sekitar 13,3 juta pekerja di seluruh Indonesia dengan kebutuhan dukungan anggaran negara mencapai hampir Rp12 triliun.

Rencana pengguliran kembali BSU tersebut pertama kali diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, seusai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu (30/9/2026) lalu.

Terkait mekanisme distribusinya, Airlangga menjelaskan bahwa dana BSU kuartal IV 2026 dirancang untuk disalurkan secara langsung melalui transfer ke rekening bank masing-masing pekerja penerima.

Kebijakan nontunai ini diselaraskan dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto mengenai program pembukaan rekening bank gratis bagi 25,16 juta warga negara berusia 17 tahun ke atas yang masuk dalam kelompok ekonomi desil 1 hingga 4 dan belum memiliki akses perbankan.

"Tapi sekarang kan arahan Presiden (Prabowo Subianto), semua harus punya rekening. Semua diharapkan sudah bisa melalui rekening," ungkap Airlangga saat memberikan keterangan di Jakarta pada Kamis (12/11/2026).

Syarat Lengkap Penerima BSU Berdasarkan Permenaker Nomor 16 Tahun 2026

Untuk menjamin ketepatan sasaran penyaluran dana bantuan, pemerintah telah menerbitkan payung hukum teknis berupa Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2026. Berdasarkan regulasi tersebut, pekerja atau buruh yang berhak ditetapkan sebagai penerima BSU tahun 2026 wajib memenuhi sejumlah persyaratan mutlak sebagai berikut:

• Status Kewarganegaraan dan Identitas: Merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang valid dan terdaftar.
• Kepesertaan Jaminan Sosial: Terdaftar sebagai peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan pada BPJS Ketenagakerjaan minimal hingga batas waktu bulan Agustus 2026.
• Batasan Upah Bulanan: Menerima gaji atau upah paling banyak sebesar Rp3,5 juta per bulan.
• Ketentuan Penyesuaian UMK dan UMP: Bagi pekerja atau buruh yang bekerja di wilayah dengan besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) lebih tinggi dari Rp3,5 juta, maka batas maksimal upah penerima BSU mengikuti besaran UMK setempat yang dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh. Sementara itu, untuk daerah yang tidak menetapkan UMK, acuan batas upah merujuk pada Upah Minimum Provinsi (UMP) dengan mekanisme pembulatan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh yang sama.

Dengan tuntasnya kerangka regulasi melalui Permenaker Nomor 16 Tahun 2026, pencairan dana Rp900 ribu ke rekening jutaan pekerja kini tinggal menunggu rampungnya tahap administrasi akhir di Kementerian Keuangan.