Subsidi Gas Melon Mau Dicabut, DPR: Hati-hati

Suara.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana akan mencabut subsidi Elpiji 3 kg pada semester II tahun ini. Nantinya subsidi tak lagi diberikan per tabung, melainkan langsung ke penerima manfaat.

Menanggapi hal ini, Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta ESDM harus bersikap hati-hati jika benar-benar ingin menarik subsidi elpiji 3 kilogram. Dia beralasan penarikan itu akan berdampak luas bagi masyarakat, terutama kalangan warga miskin.
 
"Kalau mau dicabut, pemerintah meski menyiapkan data jumlah masyarakat miskin yang akan menerima kompensasi dari penghilangan subsidi elpiji 3 kilogram tersebut,” kata Mulyanto di Gedung DPR RI, Jakarta pada Kamis (16/1/2020).
 
Politisi dari Fraksi PKS ini sebetulnya setuju subsidi diberikan kepada masyarakat miskin yang membutuhkan, bukan pada komoditas yang disalurkan. Untuk itu, pihaknya meminta pemerintah, dalam hal ini Kementerian ESDM untuk menghitung secara cermat besaran jumlah masyarakat miskin yang menjadi calon penerima kompensasi pencabutan subsidi elpiji 3 kilogram.
 
Menurut Mulyanto yang perlu diperhatikan pemerintah dalam pendistribusian kompensasi penarikan subsidi elpiji 3 kilogram ada dua hal. Pertama, kompensasi diberikan kepada orang yang membutuhkan dengan data by name by address yang akurat.

Kedua, kelebihan anggaran subsidi elpiji 3 kg dapat dialihkan untuk subsidi listrik sehingga harga listrik untuk golongan rumah tangga tidak mampu 900 VA tidak naik.
 
"Kami juga berharap pada saat yang sama Pemerintah gencar mengembangkan jaringan gas alam. Agar kebutuhan gas yang murah bagi masyarakat tetap terpenuhi. Ini akan mengurangi secara signifikan ketergantungan kita pada impor gas. Dengan begitu defisit transaksi berjalan dan penggerusan devisa karena impor elpiji dapat dikurangi," katanya.