Suara.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif membenarkan adanya penyimpangan penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Bahkan ia melihat sendiri penyimpangan tersebut.
"Saya saksikan praktek ini dilakukan. Bagaimana praktek pengisian dilakukan di depan mata, di SPBU charge di sebrang jalan lalu kembali ambil," kata Arifin di Kantor BPH Migas, Jakarta, Senin (30/12/2019).
Maka dari itu, Arifin bertekad untuk mengurangi atau menghilangkan praktek yang buat jebol kuota BBM tersebut. Terdapat dua langkah yang ia jalankan untuk menghilangkan praktek-praktek yang ilegal itu.
Pertama, ia menghimbau agar para pelaku sadar bahwa perilaku tersebut telah merugikan banyak pihak.
"Kedua kita akan gunakan manfaat teknologi, menerapkan sistem pengawasan. Berdasarkan Elektronik base teknologi. Yang disebut digitalisasi nozel, sudah dilakukan separuh, dan 2020 bisa selesai," tutur dia.
Terkait Usulan dari BPH Migas, Arifin masih ingin mempelajari. Tapi, ia menilai usulan BPH Migas bisa dijalankan untuk hilangkan penyimpangan.
"Usulan BPH ini harus ditindaklanjuti, pada prinsipnya sangat supportif untuk dilaksanakan. Sesuai target dan waktu yang dibutuhkan. Kita berharap ke depan kita bisa melakukan koreksi terhadap alokasi subsidi," pungkas dia.
