Suara.com - Pengalaman selama ini menunjukkan, sektor pertanian mampu bertahan dalam kondisi pelambatan perekonomian Indonesia maupun dunia. Bahkan sektor pertanian mampu menciptakan pertumbuhan positif dalam pembangunan nasional, dengan menciptakan kesempatan kerja.
Menurut Menteri Pertanian (Mentan), Syhrul Yasin Limpo, Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Komando Strategi Pembangunan Pertanian (Kostratani) diharapkan akan lebih cepat menggerakkan pembangunan pertanian pedesaan menuju pertanian maju, mandiri dan modern. Hal itu disampaikannya dalam Sosialisasi Pemanfaatan Dana KUR dan Implementasi Kostratani di Wisma Negara CPI Kota Makassar, Sabtu (25/1/2020).
"Peran itu nanti digerakkan oleh BPP sebagai pusat pelaksanaan Kostratani dengan mengefektifkan penyuluhan dan meningkatkan keahlian para penyuluh pertanian," kata Syahrul.
Oleh karena itu, Kostratani menurut Mentan, didesain agar bisa mengidentifikasi potensi komoditas unggulan lokal yang bisa mengungkit pendapatan dan kesejahteraan petani.
"Merica yang sering kita temukan di meja restoran-restoran, dengan intervensi teknologi dan pendampingan penyuluh, ke depan hal seperti ini sudah bisa diproduksi di level Kostratani. Cita-cita bersama kita, satu Kostratani memiliki satu pabrik," tambahnya.
Pada kesempatan itu, Syahrul juga menyerahkan bantuan pertanian untuk provinsi Sulsel dengan total Rp 150 miliar dalam bentuk 50 unit Traktor Roda 4, 100 unit Traktor Roda 2, 100 unit Pompa Air, 30 unit Combine Harvester, 3,3 ribu ton benih padi, 2,7 ribu ton benih jagung hibrida, 180 ton benih kacang tanah, 338 benih kedelai, 25 ton benih kacang hijau, serta pembagian KUR kepada 5 perwakilan Kelompok Tani.
Sementara itu, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Sarwo Edhy mengatakan, serapan KUR pertanian nasional sampai dengan 24 Januari 2020 sudah mencapai Rp 600 miliar.
"Total nilai KUR pertanian adalah Rp 50 triliun. Pembiayaan ini diperuntukkan untuk membantu budi daya perkebunan, tanaman pangan, hortikuktura dan pertenakan dengan bunga yang rendah, yaitu 6 persen," kata Sarwo.
Selain skema KUR, Sarwo juga mengimbau petani yang hadir untuk bisa mengakses asuransi pertanian.
"Ada asuransi padi dan asuransi ternak. Pemerintah memberikan subsidi sehingga petani dibantu dalam pembayaran preminya. Petani cukup membayar Rp 36 ribu, Rp 144 ribu dibayarkan oleh pemerintah, sehingga jika padi yang ditanam mengalami puso karen kekeringan atau banjir, maka akan diganti Rp 6 juta per hektare untuk satu kali masa tanam," ungkap Sarwo.
Sedangkan bagi peternak yang telah mengikuti asuransi, pemerintah akan mengganti ternaknya yang mati atau hilang, misalnya sapi akan ganti Rp 10 juta per ekor, dengan membayar premi sebesar Rp 40 ribu, sementara sisanya, Rp 160 ribu, akan dibayarkan oleh pemerintah.
Namun semua bantuan yang diberikan itu, menurut mantan Gubernur Sulawesi Selatan ini hanya sebagai stimulan. Yang perlu segera dilakukan adalah terus melakukan konsolidasi dan merubah paradigma pengelolaan usaha tani menjadi skala bisnis.
Segala bentuk upaya itu akan dikontrol dan dikendalikan oleh Kostratani dan Agricultural War Room (AWR), dengan daya dukung berupa akurasi data.
"Kita monitoring setiap permasalahan, termasuk distribusi pupuk bersubsidi yang aku terima beritanya sewaktu memaparkan Kostratani di kantor pusat FAO di Roma. Tidak butuh lama, hal itu bisa diselesaikan," ungkap Syahrul.
TERPOPULER
