Suara.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyambangi Kantor Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono di Jalan Pattimura, Jakarta Selatan.
Maksud kedatangan Firli, untuk mengetahui strategi yang dijalankan Menteri Basuki dalam pencegahan korupsi.
Menurutnya, selain Kementerian BUMN, Kementerian PUPR merupakan salah satu lembaga yang harus terus dipantau. Karena menyangkut pembangunan nasional yang membutuhkan dana yang cukup besar.
"Dua kementerian ini adalah leading sektor untuk pembangunan Nasional sehingga kita yakin dan kita harus kawal," ujar Firli selepas pertemuan di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Jumat (31/1/2020).
Firli pun menekankan kepada Menteri Basuki untuk tidak ada korupsi dalam pengerjaan pembangunan. Selain itu, diharapkan pembangunan itu berjalan dengan transparan.
"KPK berkepentingan memastikan bahwa setiap program nasional, setiap rencana kegiatan k/l berjalan transparan, akuntabel, akhirnya berandil untuk terwujudnya tujuan nasional yaitu Indonesia yang cerdas maju dan sejahtera," ucap dia.
Sementara itu, Menteri Basuki menambahkan, memang harus ada pengawasan dari lembaga lain seperti KPK dalam memanfaatkan anggaran Kementerian yang sebesar Rp 120 triliun.
Ia pun meminta KPK agar tak segan-segan menindak jika ada penyelewengan dana anggaran.
"Jadi jelas ini dalam rangka menegaskan kembali pencegahan korupsi, walaupun penindakan tetap dilakukan kalau itu terjadi penyimpangan-penyimpangan pelanggaran hukum, tapi diutamakan pencegahan," pungkas dia.
Baca Juga: Diperiksa KPK Kasus Suap di PUPR, Cak Imin Bantah Kader PKB Terima Uang
