Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menjawab kritikan yang menyebut pemerintah tidak konsisten dalam menangani virus corona jenis baru (COVID-19), dikarenakan pemerintah belum memiliki pengalaman dan perlu berhati-hati dalam mengambil keputusan.
Ia juga memastikan setiap kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah dalam hal penanganan dan pengendalian pandemi COVID-19 semata-mata demi keamanan dan keselamatan serta kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia.
Setiap kebijakan juga telah melalui kajian yang cermat dan mendalam, dengan tetap berhati-hati dan melihat perkembangan dinamika yang terjadi.
"Pemerintah bukannya tidak konsisten dan berubah-ubah, tetapi dinamika COVID-19 harus disesuaikan, karena kita belum ada pengalaman dan perlu kehatian-hatian dalam mengambil keputusan," kata Luhut dalam keterangannya, ditulis Kamis (21/5/2020).
Luhut menyampaikan hal tersebut saat melakukan konferensi video bersama sembilan rektor dari Universitas Islam Negeri (UIN), Institut Agama Islam Negeri (IAIN), serta perguruan tinggi negeri di Jakarta, Rabu (20/5).
Luhut mengatakan berdamai dengan COVID-19 esensinya benar karena menurut WHO, virus tersebut tidak akan habis sebelum ada vaksinnya.
"Berdamai itu maksudnya adalah tetap patuh terhadap protokol kesehatan, pola hidup masyarakat pun harus banyak berubah, harus berpola hidup lebih bersih dan lebih sehat. Saya mohon ini benar-benar disosialisasikan, terutama kepada para mahasiswa untuk disampaikan kepada masyarakat," katanya.
Luhut pun kembali mengingatkan walaupun grafik COVID-19 sudah menunjukkan penurunan di beberapa negara, namun terdapat beberapa titik baru yang bermunculan dan riset juga menunjukkan adanya gelombang kedua.
"Oleh karena itu, Indonesia juga perlu waspada dengan gelombang kedua dan masyarakat tetap disiplin dalam melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan protokol kesehatan yang ada, kita wajib memberikan pemahaman kepada masyarakat, ini penting sekali," ujarnya.
Luhut juga mengajak para rektor dari berbagai universitas untuk menyosialisasikan program pemerintah dalam menghadapi COVID-19, dan juga untuk fokus pada berbagai strategi guna pemulihan perekonomian masyarakat yang paling berat terdampak pandemi.
"Fokus pemerintah dalam penanganan COVID-19 terbagi menjadi dua yaitu segi kuratif seperti pembangunan rumah sakit darurat, alokasi dana pemerintah pusat dan daerah, dan alat pelindung diri. Kemudian, dari segi preventif dan promotif dapat dilakukan melalui upaya seperti diseminasi informasi terkait promosi kesehatan melalui media sosial dan media massa, alokasi anggaran promosi kesehatan, pengawasan aktif, dan upaya kesehatan masyarakat," tambahnya.
Pertemuan virtual itu dihadiri oleh Rektor UIN SMH Banten, Rektor UIN Raden Intan Lampung, Rektor IAIN Fattahul Muluk Papua, Rektor IAIN Jember, IAIN Surakarta, UIN Raden Fatah Palembang, Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Rektor UIN Alauddin Makassar, dan UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
Dalam pertemuan itu, para rektor juga diminta untuk menyosialisasikan program-program pemerintah kepada mahasiswa dan lingkungan akademik agar pemahaman masyarakat Indonesia semakin luas.
Ada pula saran untuk mengembangkan madrasah kelautan dan penambahan program studi di UIN dan IAIN terkait kelautan, teknik, atau ekonomi untuk menambah kapasitas para mahasiswa. (Antara)
TERPOPULER
