Suara.com - Kepala Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menilai peluang ekonomi Indonesia masuk dalam krisis bisa saja terjadi saat pandemi virus corona atau Covid-19, jika situasi tak berubah dan pemerintah tak berbuat apa-apa.
"Kita melihat bahwa ada peluang perekonomian kita akan krisis, krisis itu artinya pertumbuhan ekonominya negatif," kata Febrio saat media briefing secara virtual di Jakarta, Kamis (4/6/2020).
Maka dari itu kata dia, Pemerintah kembali merevisi postur APBN 2020 dalam Perpres Nomor 54 tahun 2020 untuk kedua kalinya karena merespons ketidakpastian dari dampak Covid-19, sehingga krisis yang ditakutkan tidak benar-benar terjadi.
"Jangan sampai pertumbuhan (ekonomi) negatif karena kalau pertumbuhan negatif dalam skenario sangat berat, dampak ke kemiskinan, pengangguran itu sangat tinggi. Maka dari itu kita berusaha untuk kita hindari ini (krisis) menjadi dasar kenapa pemerintah merevisi lagi posturnya alias mengeluarkan kebijakan baru program baru untuk kemudian memastikan jangan sampai kita tumbuhnya negatif," paparnya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan kondisi ekonomi Indonesia pada kuartal II 2020 akan semakin babak belur dihajar Virus Corona. Lantaran itu, Sri Mulyani berusaha terus mengantisipasi dampak negatif agar ekonomi tak semakin jatuh.
"Kuartal II kita harus antisipasi lebih dalam lagi jatuhnya," katanya.
Sri Mulyani mengatakan sepanjang kuartal I, Ekonomi Indonesia sudah jatuh cukup dalam dan hanya mampu tumbuh 2,97 persen saja.
Tak hanya itu, konsumsi masyarakat Indonesia juga jatuh cukup dalam. Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) pada kuartal I ini daya beli masyarakat anjlok cukup dalam sebesar 2,84 persen, padahal di kuartal sebelumnya angkanya masih di atas 5 persen.
"Kalau tahun lalu kan konsumsi itu Rp 9.000 triliun lebih, Pulau Jawa 55 persen lebih dari Rp 5.000 triliun, sekarang kalau Rp 5.000 triliun di rumah ya tidak akan sampai, memang dampaknya berat bangat dalam kuartal II," ungkap Sri Mulyani.
Adapun skenario pertumbuhan ekonomi berat yang dipatok pemerintah adalah 2,3 persen dan skenario sangat berat adalah negatif 0,4 persen.
TERPOPULER
