Suara.com - Kebijakan Mendikbud Nadiem Makariem menggandeng Netflix dinilai tidak memiliki keberpihakan pada industri dalam negeri.
Berbagai pihak menyoroti kebijakan pemerintah melalui Kemendikbud yang malah menggandeng pihak asing untuk urusan edukasi tersebut.
"Saya berharap rasa keberpihakan ini harus kita munculkan," kata Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat Yuliandre Darwis dalam keterangannya, Senin (22/6/2020).
Dia mengatakan pemerintah seharusnya bisa menggunakan aset dalam negerinya, hal tersebut akan membantu industri dalam negeri.
Yuliandre memaparkan, bila kerja sama tersebut untuk tujuan edukasi, sebenarnya Indonesia memiliki anak-anak bangsa yang karyanya tak kalah bagus dengan produk impor.
Terlebih, tujuan akhirnya juga bermuara pada menumbuhkan industri domestik, sehingga hal itu patut mendapatkan dukungan dari pemerintah.
"Ketika masuk ke dunia over the top atau media Internet ini, saya pikir memang ada opsi-opsi yang harus dipahami secara baik, khususnya menggunakan industri dalam negeri," kata Yuliandre.
Adapun, anggota Komisi I DPR Muhammad Iqbal menilai keputusan Kemendikbud tersebut sangat janggal. Dia tidak sependapat dengan keputusan menggandeng perusahaan digital asing, Netflix.
Menurutnya, kehadiran Netflix di Tanah Air sejak awal sampai saat ini belum ada kontribusinya ke negara.
"Seharusnya, Kemendikbud menggandeng perusahaan digital dalam negeri dan saya yakin banyak perusahaan digital anak bangsa yang mampu melakukannya tanpa harus menggandeng perusahaan asing," imbuh Iqbal.
Sebagaimana diketahui, Kemendikbud mengumumkan menghadirkan film dokumenter Netflix yang ditayangkan melalui program Belajar dari Rumah (BDR) di melalui TVRI mulai 20 Juni 2020.
Upaya itu dilakukan Kemendikbud untuk memastikan agar dalam masa yang sulit ini masyarakat terus mendapatkan kesempatan untuk melakukan pembelajaran dari rumah, salah satunya melalui media televisi dengan jangkauan terluas di Indonesia.
TERPOPULER
