Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengingatkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk tidak memotong anggaran infrastruktur. Terutama, anggaran infrastruktur yang menyerap banyak tenaga kerja.
Untuk diketahui, saat ini Sri Mulyani sedang menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021. Hal ini menyusul adanya anggaran yang dialihkan untuk penanganan Covid-19.
"Mengenai pagu indikatif, saya sudah beri tahu Bu Ani juga jangan dipotong-potongin lah kalau proyek-proyek yang punya lapangan kerja," ujar Luhut dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI, Senin (22/6/2020).
Menurut Luhut, saat ini perekonomian Indonesia sangat bergantung pada konsumsi domestik. Sehingga, dengan masih jalannya proyek-proyek bisa menyerap banyak tenaga kerja, yang nanti tenaga kerja itu bisa meningkatkan konsumsi karena meraih pendapatan.
"Karena ekonomi kita ini kan 75 persen dari domestic consumption. Jadi kalau tidak cepat turun ke bawah, saya kira akan repot," jelas Luhut
Mantan Menkopolhukam ini menambahkan, perbankan akan juga akan mendapat kucuran dana sebesar Rp 25 triliun, sehingga bisa menyalurkan kredit untuk meningkatkan konsumsi masyarakat.
"Kelihatan juga penempatan dana mungkin minggu ini Rp25 triliun akan masuk di sistem perbankan kita. Dengan begitu, akan kelihatan uang akan turun ke bawah," ucap Luhut.
Sebelumnya, Menkeu Sri Mulyani mengatakan, penyusunan APBN 2021 memiliki tantangan yang sangat luar biasa di tengah pandemi Virus Corona atau Covid-19.
"Dengan kondisi covid dan seluruh pengaruhnya ke perekonomian kami mencoba untuk menyampaikan proyeksi dari indikator-indikator ekonomi yang akan kita gunakan dalam notes keuangan RAPBN 2021," kata Sri Mulyani dalam rapat tersebut, Senin (22/6/2020).
Baca Juga: Luhut Sebut Kondisi Ekonomi Indonesia Jauh Lebih Baik
Sri Mulyani mencontohkan untuk tahun ini saja APBN 2020 sudah mengalami revisi perubahan beberapa kali akibat dinamika pengaruh wabah corona, seperti halnya target pertumbuhan ekonomi yang dipangkas hingga 1,3 persen.
"Untuk 2020 pemerintah melihat proyeksi ekonomi adalah pada kisaran -0,4 hingga 1 persen. Ini karena tadi upper end nya 2,3 persen kita revisi ke bawah dengan melihat kontraksi yang terjadi di kuartal II," kata mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut.
Meski mengalami perubahan, Sri Mulyani meyakini pada tahun depan, pertumbuhan ekonomi bisa balik arah atau rebound menuju 4,5 hingga 5,5 persen.
