Suara.com - Pandemi virus corona atau Covid-19 yang sudah berlangsung hampir 9 bulan telah membuat kantong negara seret, alhasil sejumlah target pembangunan ekonomi yang telah disiapkan pada tahun ini buyar begitu saja.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun curhat atas situasi ini, dia bilang meski pendapatan negara berkurang akibat pandemi tetapi pemerintah tetap mengupayakan sejumlah bantuan sosial bagi masyarakat terdampak Covid-19.
"Bantuan kepada masyarakat untuk melindungi mereka dari menurunnya kesejahteraan akibat dampak Covid-19, juga bantuan kita kepada sektor usaha dalam berbagai bentuk," kata Sri Mulyani dalam acara Konfrensi Nasional Perpajakan 2020 yang diselenggarakan secara virtual, Kamis (3/12/2020).
Sejumlah bantuan sosial dan insentif yang diberikan pemerintah tersebut kata Sri Mulyani dilakukan pemerintah ketika penerimaan negara dari sektor perpajakan sedang mengalami tekanan hebat.
"Pemerintah melakukan ini pada saat APBN kita mendapatkan tekanan yang tidak mudah, dengan kondisi ekonomi yang mengalami penurunan hingga 5,34 persen pada kuartal kedua dan pemulihan sudah terjadi di kuartal ketiga dengan kontraksi yang menurun di 3,49 persen," paparnya.
Dari data Kementerian Keuangan sepanjang periode Januari-Oktober 2020, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2020 mencapai Rp 764,9 triliun.
Defisit ini setara dengan 4,67 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia.
Data tersebut menunjukkan defisit tersebut sudah mencapai 73,6 persen dari outlook akhir tahun sebesar Rp 1.039,2 triliun atau setara dengan target defisit akhir 2020 yakni 6,34 persen terhadap PDB.
Dari sisi pendapatan negara, realisasi di sepanjang Januari- Oktober 2020 sebesar Rp 1.276 triliun, setara dengan 75,1 persen dari target APBN-Perpres 72/2020 yang capai Rp 1.699,9 triliun.
Baca Juga: Sri Mulyani: Disiplin Protokol Kesehatan Bantu Pulihkan Ekonomi
Realisasi ini juga mencatatkan pertumbuhan negatif 15,4 persen apabila dibandingkan dengan realisasi di Januari-Oktober 2019 yang sebesar Rp 1.508,5 triliun
