alexametrics

Dirut BPJS Sebut Program JKN-KIS Jadi Pembelajaran untuk Negara Lain

Fitri Asta Pramesti
Dirut BPJS Sebut Program JKN-KIS Jadi Pembelajaran untuk Negara Lain
Dirut BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti. (Dok. BPJS Kesehatan)

Dirut BPJS Kesehatan memaparkan prospek dan tantangan ke depan di kuliah umum Prodi Magister Ilmu Kedokteran Klinis UGM

Suara.com - Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengatakan porgram JKN-KIS tak hanya menjadi pembelajaran bagi pengelolaan jaminan sosial di Indonesia, namun juga bagi negara lain.

Hal ini disampaikan Ghufron saat memaparkan prospek dan tantangan pengelolaan program ke depan pada kuliah umum yang dilaksanakan oleh Prodi Magister Ilmu Kedokteran Klinis FK-KMK Universitas Gadjah Mada, Jumat (05/03/2021), sebagai upaya meningkatkan kualitas JKN-KIS.

Ghufron menyebut tahun ke-7 Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), program ini juga telah memberikan banyak pembelajaran bagi pengelolaan jaminan sosial di Indonesia.

“Program JKN-KIS berkontribusi pada berbagai sektor di Indonesia seperti pencegahan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan usia harapan hidup. Angka tersebut diharapkan terus meningkat, sehingga cita-cita dari penyelenggaraan jaminan sosial di Indonesia dapat terwujud,” ujar Ghufron.

Baca Juga: Dirut BPJS Kesehatan: Pandemi Covid-19 Mendorong Kita Berinovasi

Selain itu, kehadiran Program JKN-KIS yang diselenggarakan BPJS Kesehatan menjadi pembelajaran negara lain dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan.

Selain aktif dalam organisasi jaminan sosial tingkat dunia, berbagai negara juga sering melakukan penelitian, kerjasama strategis, dan tujuan pembelajaran negara-negara seperti Bangladesh, Turki, Kamboja, India, dan Aljazair yang hendak menerapkan sistem jaminan sosial.

Lebih lanjut, BPJS Kesehatan juga menjadi tambang data jaminan kesehatan lewat ekosistem digital yang dibangun dan terus disempurnakan.

Data yang dihasilkan dari ekosistem digital ini dimanfaatkan untuk kebutuhan studi maupun perumusan kebijakan hingga ke tingkat Pemerintah Daerah, dengan diluncurkan ‘Data Sampel’ dan ‘Dashboard JKN’.

Namun Ghufron juga mencermati, berbagai tantangan yang harus ditindaklanjuti bersama. Diantaranya, pentingnya memastikan keseimbangan antara manfaat dan iuran JKN.

Baca Juga: Gandeng Kejati Jakarta, BPJS Kesehatan Wujudkan Clean Governance JKN-KIS

Pada awal implementasi Program JKN, terjadi ketidakseimbangan antara manfaat JKN yang komprehensif dengan besaran iuran yang ditetapkan.

Komentar