Suara.com - Pemerintah menetapkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 sebesar Rp 1.006,4 triliun, angka defisit tersebut setara dengan 5,7 persen Produk Domestik Bruto (PDB).
Untuk menambal lubang defisit tersebut, pemerintah akan menutupnya dengan melakukan penarikan utang yang terukur, melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) hingga pinjaman baik multilateral maupun bilateral.
Direktur Surat Utang Negara (SUN) Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Kementerian Keuangan Deni Ridwan mengatakan, pembiayaan anggaran dilakukan melalui dua sumber utama, yaitu penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) dan pinjaman.
"Pembiayaan akan dilakukan dengan dua sumber utama, penerbitan SBN dan dari pinjaman atau loan," kata Direktur Surat Utang Negara (SUN) Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Kementerian Keuangan Deni Ridwan dalam webinar, Rabu (10/3/2021).
Dia menambahkan, kebijakan SBN masih akan mengandalkan penerbitan SBN denominasi rupiah untuk tenor jangka menengah panjang. Hal ini untuk memitigasi adanya risiko refinancing dengan proporsi 80-85 persen.
"Sedangkan SBN valas untuk pelengkap menghindari crowding fund effect, dan proporsi 12-15 persen,"ungkapnya.
Selain itu, pemerintah juga masih akan menerbitkan SBN ritel tahun ini dengan target antara Rp 70 triliun hingga Rp 80 triliun baik konvensional maupun syariah, dimana Bank Indonesia (BI) akan menjadi pembeli siaga.
"BI akan menjadi backstop atau standby buyer di pasar perdana SBN," katanya.
Baca Juga: Kehadiran Investor Lokal Institusi Bisa Tambal Defisit APBN
