Suara.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menegaskan pihaknya berkomitmen untuk menjalankan amanat Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait Percepat Pembangunan Ekonomi Perbatasan.
Hal itu disampaikan saat Abdul menghadiri undangan Rapat Kerja Tim Pengawas Perbatasan terkait Program Percepatan Pembangunan Ekonomi pada kawasan Perbatasan Negara sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2021 di Ruang Rapat Pansus Gedung Nusantara II DPR, Senin (15/3/2021).
Dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPR yang juga Ketua Tim Pengawas Rachmat Gobel, Abdul mengatakan tugas Kemendes PDTT berkaitan dengan Pembangunan Kawasan Perbatasan berada di dua Kabupaten. Yaitu perbatasan negara di Aruk di Kabupaten Sambas Kalimantan Barat dan kedua perbatasan negara di Motaain Kabupaten Belu NusaTenggara Timur.
"Di Kabupaten Sambas, hanya ada satu desa yaitu peningkatan jalan desa Temajuk Kecamatan Paloh sepanjang 2,16 Kilometer," kata Gus Menteri.
Kemudian di Motaain ada empat kegiatan yaitu pembangunan jalan masuk Sonis Laloran di desa Tukuneno Kecamatan Tasifeto Barat sepanjang 0,8 Kilometer.
Pembangunan jalan desa Silawan Kecamatan Tasifeto Timur sepanjang 0,6 kilometer. Pembangunan Embung Teknis Naekasa dan Lookeu.
"Terkait penugasan ini, Kemendes PDTT telah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Sambas dan Belu kemudian meminta dukungan data berupa dokumen perencanaan dan spesifikasi titik lokasi kemanfataan," kata Doktor Honoris Causa dari UNY ini.
Kemendes PDTT juga telah berkoordinasi dengan Bappenas, termasuk soal rencana aksi kegiatan.
Turut hadir dalam pertemuan itu Mendagri yang juga Kepala Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan Tito Karnavian, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Kepala Bappenas Suharso Monoarfa.
Baca Juga: Meski Pandemi, Pembangunan Desa Tetap Harus Berlanjut
