Masyarakat Masih Sangat Membutuhkan Bansos Tunai

"Tinggal tergantung ibu mensosnya. Kalu mengajukan tambahan anggaran ke Menkeu (Sri Mulyani Indrawati), kami proses, atau menunggu arahan dari presiden," kata Purwanto.

Terkait nominal anggaran yang dibutuhkan, itu semua tergantung dari periode tambahan waktu penyaluran, besaran indeks, dan jumlah penerima KPM. Untuk saat ini, anggaran yang disiapkan untuk BST Rp 12 triliun hingga April 2021.

"Secara prinsip disampaikan oleh menteri yang bertanggungjawab. Nanti diusulkan ke menkeu, apakah bu mensos sendiri, atau dibahas secara internal bersama presiden. Nanti kami hanya menyiapkan saja. Semuanya harus dirapatkan," ujar Purwanto.

Sejauh ini, Purwanto tidak mengetahui adanya pembahasan lebih lanjut untuk membahas penyiapan anggaran untuk memperpanjang BST. "Setahu saya belum," ujarnya.

Alasan Tidak Relevan

Anggota Komisi VIII DPR Hidayat Nur Wahid menyangkan sikap Risma yang menghentikan BST. Alasan tidak ada anggaran dinilai kurang relevan.

Sebab, pemerintah menyiapkan anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang meningkat mencapai Rp700 triliun sepanjang 2021. Namun, sebanyak Rp125 triliun di antaranya diperuntukkan untuk modal BUMN.

"Mensos seharusnya punya daya juang dan memaksimalkan kemampuan blusukannya untuk membela rakyat sesuai dengan prinsip yang selalu digaungkan Presiden Jokowi, keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi," kata Hidayat.

Hidayat juga menyayangkan sikap Risma yang tidak melakukan pendekatan ke Menkeu Sri Mulyani. Dia juga menyayangkan sikap Risma yang tidak bisa menyampaikan langsung ke Presiden Jokowi untuk mempertahankan program tersebut.

"Jangan malah mengesankan pasrah, menerima saja, dan diekspresikan ke publik pula," katanya.

Bagi Hidayat, program BST memberikan dampak dalam meningkatkan daya beli dan kesejahteraan rakyat. BST juga berdampak pada pemulihan ekonomi dan sosial.

Oleh sebab itu, sudah selayaknya Kemensos melanjutkan program BST yang masih diperlukan oleh masyarakat. Syukur-syukur kalau bisa meningkatkan anggaran perlindungan sosial.

"Penting bu Risma untuk mencabut keputusan sepihaknya itu, dan memaksimalkan kemampuan blusukannya ke Menkeu untuk mendapatkan keadilan anggaran guna melanjutkan program BST kepada masyarakat terdampak covid-19," kata Hidayat, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua MPR itu.