REGIONAL:
Suara.com - Pengelola Taman Mini Indonesia Indah (TMII) yang sebelumnya dikelola oleh Yayasan Harapan Kita (YKH) ternyata belum pernah berkontribusi dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Hal tersebut diungkapkan Direktur Barang Milik Negara (BMN) Direktorat Jenderal kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan Encep Sudarwan, dalam acara bintang bareng DJKN secara virtual pada Jumat (16/4/2021).
Menurutnya, memang pengelolaan TMII itu sendiri tidak menyertakan perhitungan rinci terkait setoran PNBP. Hal tersebut, dikatakanya, menyesuaikan dengan landasan hukum yang berlaku waktu itu.
"Pajak katanya mereka bayar, kalau PNBP selama ini belum ada karena dari Keppres 1977 tadi memang tidak. Maklumlah saat itu Keppres 51/1977 itu belum mengatur mengenai bagaimana PNBP-nya," kata Encep.
Setelah TMII pengelolaannya diambil oleh pemerintah, diharapkan rincian terkait setoran PNBP akan dimasukkan.
"Tolong dipahami suasana kebatinan 1977-lah, kalau sekarang pasti ada seberapapun dan mudah-mudahan tiap tahun meningkat jadi baik financial dan non financial masuk ke negara," katanya.
Sebelumnya pemerintah secara resmi mengambil alih pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) dari Yayasan Harapan Kita yang sudah dikelolanya hampir 44 tahun.
Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengungkapkan, pengambilalihan ini diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) nomor 19 tahun 2021 tentang Pengelolaan TMII yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Langkah ini sekaligus sebagai tindak lanjut atas rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang meminta Kemensesneg selaku pemegang aset TMII untuk melakukan perbaikan manajemen.
"Yang intinya penguasaan dan pengelolaan TMII dilakukan oleh Kemensesneg dan ini berarti berhenti pula pengelolaan yang selama ini dilakukan oleh Yayasan Harapan Kita," kata Pratikno dalam konferensi pers daring, Rabu (7/4/2021).
Sementara itu, Sekretaris Mensesneg Setya Utama menambahkan, rekomendasi untuk pengambilalihan pengelolaan TMII juga berdasarkan hasil riset dari tim legal Fakultas Hukum UGM dan pemeriksana BPK untuk hasil pemeriksaan tahun 2020.
Rekomendasi yang diberikan kepada pemerintah pusat, perlu ada perbaikan pengelolaan terhadap aset-aset milik negara, salah satunya TMII," katanya.
Untuk memuluskan proses pengambilalihan pengelolaan TMII ini Pemerintah menyiapkan tim transisi yang akan bekerja selama tiga bulan sebelum akhirnya mitra baru ditunjuk.
Meski begitu selama proses transisi, pemerintah menjamin bahwa seluruh pegawai TMII tetap bekerja seperti biasa dan pemanfaatan TMII tidak berubah sebagai tempat rekreasi pelebaran budaya Indonesia.
"TMII tetap berfungsi sebagai kawasan pelestarian dan pengembangan budaya Nusantara, seperti yang perannya selama ini," katanya.
TERPOPULER
