Suara.com - APBN 2021 masih menjadi instrumen utama dalam penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi nasional pascapandemi covid-19 melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional alias PEN.
Total alokasi anggaran PEN 2021 sebesar Rp 699,43 triliun, naik 21 persen dari realisasi program PEN 2020 sebesar Rp 579,78 triliun.
Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan Sumiyati menyatakan, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memegang peranan sebagai pengawal program yang menggunakan APBN.
Tujuannya, agar manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.
“Perencanaan penganggaran berbasis kinerja harus kita kawal end-to-end supaya kita tidak hanya menjadi watch dog di akhir. Pastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar memberikan manfaat atau hasil,” ungkap Sumiyati pada Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2021, Kamis (27/5/2021).
Dalam kesempatan tersebut, Sumiyati menyebut angka realisasi PEN sampai dengan 21 Mei yaitu Rp 183,9 triliun atau 26,3 persen.
Artinya, masih terdapat lebih dari 70 persen anggaran yang belum direalisasikan untuk dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Maka, peran APIP sangat dibutuhkan.
“Kehadiran APIP bukan untuk merecoki, bukan untuk mengganggu, bukan untuk ditakuti. Tapi menjadi mitra untuk melakukan akselerasi, mencari terobosan, agar tetap patuh terhadap peraturan,” kata Sumiyati.
Baca Juga: Pembatalan Munas Kadin Cederai Semangat Pemulihan Ekonomi Nasional
