Suara.com - Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) tidak begitu saja dipilih menjadi lokasi Musyawarah Nasional (Munas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) karena sebelumnya yang ditetapkan adalah Provinsi Bali. Meski begitu, Kota Kendari dipilih atas dasar pertimbangan yang baik dan juga diperintahkan langsung Presiden RI Joko Widodo.
Ketua Umum Kadin Sultra Anton Timbang menceritakan, pertimbangan pemindahan lokasi munas, salah satunya adalah alasan Covid-19. Pun agenda Munas Kadin di Bali 2-4 Juni 2021, berdekatan dengan musim balik arus Mudik selama bulan Mei.
Lantaran faktor itu, dikhawatirkan acara Munas Bali yang akan dihadiri banyak orang, bakal memicu lonjakan Covid-19 seperti saat momen Natal 2020 dan Tahun Baru 2021.
Oleh karena itu, maka lokasi munas dipindahkan dengan beberapa pilihan, yakni Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Kendari di Sulawesi Tenggara (Sultra). Namun karena Labuan Bajo tidak siap, maka Kendari yang siap pun dipilih menjadi lokasi Munas.
"Makanya itu tadi dasarnya karena persoalan Covid-19 sehingga akhirnya harus pindah ke Sulawesi Tenggara. Kami sendiri tidak punya peran, tidak punya kewenangan atau tidak punya kemampuan untuk merubah pola pikirnya presiden supaya dia pindahkan ke Sultra. Itu semata-mata persolan Covid, karena Bali dan Jakarta sudah diindikasi ada varian Covid baru dari India yang sudah masuk," ujar Anton dalam keterangannya, Rabu (2/6/2021).
Sebelum perubahan jadwal dan lokasi munas sempat ada perjumpaan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Kadin Rosan Roeslani, dan Presiden Jokowi.
Saat itu, Bahlil hanya menghadap untuk urusan vaksin gotong royong, yang kebetulan dalam perjumpaan itu Jokowi mengarahkan kepada Rosan untuk mengundurkan jadwal Munas dari 2-4 Juni menjadi 30 Juni.
Kemudian memilih alternatif pemindahan lokasi munas antara NTT atau Sultra dan dari dua pilihan itu, ternyata Sultra yang siap.
"Kenapa? Karena satu yang paling terpenting gubernur dan kami ingin dengan momen munas yang dihadiri presiden, kami ingin launching yang namanya aspal Buton," kata Anton.
Anton berharap, para pengurus maupun anggota Kadin yang hadir saat munas tertarik untuk berinvestasi mengembangkan aspal Buton karena mereka adalah seluruh pengusaha besar yang ada di Indonesia.
Selain itu ditargetkan juga agar dalam waktu singkat Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Aspal Buton segera diterbitkan. KEK ini saat ini masih menunggu Keputusan Presiden (Kepres).
"Lewat munas ini kan seluruh pengusaha besar Indonesia hadir, menterinya hadir, presidennya hadir. Nah momen ini yang harus dijelaskan. Jadi di sini ada pemerintah bagian regulasi, dan ada kontraktor eksekutornya untuk bagaimana produksi ini barang (aspal)," ujarnya.
Dia juga menjelaskan, aspal alam hanya ditemukan di Trinidad dan Buton, selain itu yang ada adalah aspal minyak. Cadangan aspal di Trinidad diperkirakan akan habis dalam waktu 20 tahun sedangkan cadangan aspal Buton butuh waktu 360 tahun baru bisa habis (perkiraan produksi 1 juta per tahun).
Dia berharap aspal Buton dapat digunakan secara maksimal, minimal untuk wilayah Sulawesi Tenggara dan tidak perlu lagi tergantung dengan impor aspal cair.
Realitasnya saat ini adalah Indonesia mengimpor 1,3 juta sampai 1,4 juta ton aspal per tahun yang menguras cadangan devisa negara Rp40 sampai Rp46 triliun. Padahal kata Anton, seluruh kebutuhan itu dapat dipenuhi dalam negeri sendiri bila aspal Buton dimaksimalkan.
TERPOPULER
