REGIONAL:
- Ekonom LPEM FEB UI Teuku Riefky mengkritisi klaim pertumbuhan ekonomi pemerintah sebesar 5,61 persen pada Triwulan I 2026.
- Pertumbuhan ekonomi dinilai tidak berkualitas karena ditandai dengan fenomena keluarnya modal asing serta penurunan jumlah kelas menengah.
- Kesenjangan antara pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat memicu kekhawatiran terhadap kredibilitas pemerintah dalam mengelola kebijakan ekonomi nasional.
Suara.com - Ekonom Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) Teuku Riefky mengatakan klaim pertumbuhan ekonomi pemerintah tak didukung oleh kondisi kesehateraan masyarakat.
Teuku mengatakan klaim pertumbuhan ekonomi 5,61 persen pada Triwulan I 2026 dari pemerintah dibuat ketika data menunjukkan daya beli masyarakat semakin lemah dan jumlah kelas menengah semakin berkurang karena banyak masyarakat yang turun ke kelas bawah.
Di sisi lain, klaim pertumbuhan ekonomi juga dibuat di saat modal atau investasi ramai-ramai keluar dari Indonesia. Hal ini memantik pertanyaan soal kredibilitas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
"Contoh kalau kita lihat Vietnam, Bangladesh, Maroko, Polandia itu di estimate 3 persen tiba-tiba tumbuh 3,5 dan dianggap kredibel biasanya langsung terjadi capital inflow. Artinya apa? Artinya, ekonominya perform lebih baik dan dipercaya," kata Riefky pada diskusi bertajuk '5,61% Tumbuh tapi Rapuh' yang digelar di Jakarta, Sabtu (23/5/2026).
"Itu bukan yang terjadi di Indonesia. Kita umumkan 5,61 persen yang terjadi adalah capital outflow," kritik Teuku.
Dijelaskannya dengan terjadi capital outflow menunjukkan pertumbuhan ekonomi tidak dirasakan oleh masyarakat. Selain itu para analis juga akan meragukan data yang dipaparkan pemerintah.
"Implikasinya apa? Implikasinya adalah isu kredibilitas. Kredibilitas ini kosnya mahal, dibangun lama. Kalau ini tidak dijaga, bisa dihancurkan secara cepat," kata Riefky.
Riefky lalu membandingkan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) di era Prabowo dengan di era presiden sebelumnya, Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo.
Pada kurun waktu 2009–2016, PDB tumbuh di kisaran 5,6 persen diikuti oleh kenaikan upah riil (daya beli) sebesar 6,3 persen, sehingga dampaknya dinikmati langsung oleh masyarakat.
Sebaliknya, pada periode 2017–2025, walau pertumbuhan pertumbuhan PDB dilaporkan bertahan di angka 5 persen, pertumbuhan upah riil merosot hingga hanya sisa 2 persen.
"Iya kita tumbuh 5 persen tapi ternyata enggak dinikmati sebagian besar masyarakat Indonesia. Di mana daya belinya tumbuh hanya 2 persen. Nah ini yang membuat, mungkin kenapa atau kira-kira menjelaskan, kenapa kita tumbuh tapi masyarakat merasa hidupnya enggak lebih sejahtera," jelas Riefky
Dijelaskannya, tidak berkualitasnya pertumbuhan ekonomi mengakibatkan berkurangnya jumlah kelas menengah secara signifikan. Data menunjukkan kelompok kelas menengah menyusut dari 57 juta orang pada 2019 menjadi 47 juta orang pada 2025.
Penyusutan tersebut dinilai mengkhawatirkan karena kelas menengah merupakan motor utama konsumsi penggerak ekonomi, penyumbang penerimaan pajak terbesar, sekaligus kelompok masyarakat berpendidikan. Jika kelas menengah menurun, maka penerimaan pajak juga akan merosot.
Untuk itu Riefky menekankan perlunya evaluasi riil di lapangan. Dia menegaskan berapapun angka pertumbuhan ekonomi yang dirilis secara resmi, indikator yang harus dilihat adalah kondisi riil dari dari masyarakat.
TERPOPULER