Menurut Abra, Erick Thohir menelan ludahnya sendiri yang telah menggembor-gemborkan visi AKHLAK (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) pada BUMN.
"Penunjukkan Komisaris eks koruptor ini membuktikan inkonsistensi Menteri BUMN sendiri, ya menjilat ludahnya sendiri, yang katanya BUMN ingin menjadi BUMN yang profesional dan berakhlak itu tidak terbukti dengan pengangkatan ini," ujar Abra.
Dengan penunjukkan eks koruptor sebagai komisaris ini, secara kasat mata publik melihat tata kelola BUMN kembali akan mengakomodir kepentingan politik.
"Kita khawatir menjelang tahun 2024, apakah BUMN ini semakin bercampur atau semakin kuat intervensi politiknya dengan pengangkatan komisaris-komisaris," jelas Abra.
Abra beranggapan, adanya penunjukkan ini menjadi pembuka jalan bahwa nantinya ada figur yang memiliki catatan buruk sebagai koruptor ditunjuk menjadi komisaris BUMN atau anak usaha.
"Ini kalau dibiarkan, dan jadi toleransi, jadi pembuka pengangkatan-pengangkatan komisaris berikutnya tokoh-tokoh politik eks koruptor, ternyata publik toleransi juga khawatir, karena membuat menteri BUMN di atas angin sehingga setelahnya akan lebih sewenang-wenang menunjuk pejabat BUMN yang motif untuk kepentingan politik tadi," ucap dia.
