Menurut dia, banyak potensi gas yang dimiliki Pertamina di berbagai wilayah, terutama di wilayah Indonesia Timur, tetapi belum bisa dimonetisasi karena belum tersedia infrastruktur.
“Gas memang sudah saatnya. Tetapi harus nyata dan jelas. Kita sudah banyak bicara soal ini, tetapi faktanya, tidak banyak berubah,” jelas John.
Lely Malini, Division Head Corporate Planning PT Perusahaan Gas Negara Tbk, mengatakan PGN berharap ada data demand yang lebih akurat sehingga bisa mengoptimalkan kapasitas dan infrastruktur yang dimiliki. Dengan demikian, bisa terus meningkatkan pelayanan kepada pelanggan.
Untuk terus meningkatkan layanan kepada pelanggan, PGN sebagai Subholding Gas Pertamina melakukan beberapa program, di antaranya, gasifikasi kilang, gasifikasi penyediaan tenaga kelistrikan dan juga penyediaan jaringan gas rumah tangga.
“Kami merencanakan, pada 2022 sampai 2026 ada satu juta jaringan terpasang, baik dengan pembiayaan oleh APBN maupun pembiayaan oleh PGN,” jelas Lely.
PGN berharap dukungan dari pemerintah terutama terkait keberlanjutan bisnis gas bumi karena peranan vital dalam transisi energi nasional.
Demikian juga untuk keberlangsungan penyaluran gas eksisting, diperlukan penyiapan infrastuktur tambahan untuk pasokan LNG, dengan harga yang kompetitif.
“Selain itu, perlu ada kajian bersama terkait harga gas bumi terkait penugasan penyaluran gas bumi tertentu di bidang industri. Khususnya insentif dan kompensasi yang dikeluarkan badan usaha,” kata Lely.
Aditya Pratama, Direktur Operasi Risco Energy, mengatakan optimalisasi penggunaan gas dapat dilakukan dengan pengembangan small scale infrastruktur LNG. Sebagai negara kepulauan, Indonesia tentunya membutuh LNG skala keci, sehingga pengembangan infrastruktur LNG sangat dibutuhkan.
“Small scale LNG itu cost effective. Perlu dilihat dan ditinjau kembali multilevel LNG trader bisa dikembangkan. Saat ini Risco mentranfers LNG di daerah industri, Jawa Barat dan Kalimantan,” kata Aditya.
TERPOPULER
