Wabah Hancurkan Ekonomi, Manufaktur Hemat Energi Diprediksi Jadi Tulang Punggung Indonesia

Suara.com - Industri manufaktur hemat energi dan bersih bakal memiliki peran kunci untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan.

Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Satya Widya Yudha mengatakan, ekonomi dunia mengalami resesi akibat adanya wabah COVID-19 yang telah menurunkan mobilitas penduduk dan aktivitas ekonomi dengan Indonesia diproyeksikan tumbuh di kisaran 3,7 persen sampai 4,5 persen pada 2021.

"COVID memberikan dampak signifikan terhadap postur APBN 2020 sehingga perlu banyak perubahan terhadap asumsi makroekonomi," kata Satya.

Ia memaparkan, pada skenario optimis, penerimaan pajak mencapai sebesar Rp1.882 triliun atau ada selisih Rp42 triliun dari target awal pada 2020.

Satya juga mengatakan saat pandemi, 77 dari setiap 100 perusahaan di sektor pengadaan air dan pengelolaan limbah; pertanian, peternakan dan perikanan; dan real estat masih beroperasi seperti biasa.

Ia melanjutkan, pada era normal baru, sektor-sektor unggulan yang akan tumbuh tinggi dengan pangsa pasar besar adalah informasi dan komunikasi, jasa keuangan, dan asuransi.

Sementara, sektor-sektor yang unggul sebelum pandemi COVID seperti industri manufaktur, konstruksi, dan transportasi akan mengalami penurunan pertumbuhan.

Melemahnya pertumbuhan industri manufaktur pada 2020 karena permintaan domestik dan global yang masih rendah, sedangkan pelemahan sektor konstruksi karena penundaan pembangunan proyek infrastruktur, dan untuk transportasi karena terbatasnya mobilitas.

Namun, sejumlah industri manufaktur mengalami pertumbuhan positif pada triwulan II 2020 (yoy) seperti farmasi dan obat tradisional, industri logam dasar, industri kertas dan industri makanan dan minuman.

Ia juga memaparkan mengenai elastisitas tenaga kerja dan proyeksi pertumbuhan ekonomi berdasarkan sektor dan pertumbuhan yang tinggi diperlukan untuk lepas dari middle income trap.

Menurut dia, dalam skenario pertumbuhan ekonomi enam persen pada jangka panjang, sektor industri manufaktur merupakan peringkat kedua setelah jasa yaitu masing-masing sebesar 25 persen dan 52 persen pada 2045, setelah itu baru sektor pertanian sebesar 7 persen.

Untuk itu, Satya menambahkan sesuai konsep transisi energi, maka industri manufaktur perlu diarahkan menggunakan energi yang efisien dan bersih.

"Ke depan, industri manufaktur yang hemat energi dan juga bersih akan memegang posisi kunci untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia," kata Satya, dikutip dari Antara.

Pada kesempatan itu, Satya juga menyampaikan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, DEN mempunyai tugas merancang dan merumuskan kebijakan energi nasional (KEN), menetapkan rencana umum energi nasional (RUEN), menetapkan langkah-langkah penanggulangan kondisi krisis dan darurat energi, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan di bidang energi yang bersifat lintas sektoral.

Pada sesi terakhir ia mengatakan, mengenai peran dan kerja sama pemerintah dan stakeholders juga merupakan peran penting sebagai langkah dan upaya mengatasi krisis ekonomi selama masa pandemi.

Pembicara webinar lainnya, Semuel Linggi Topayung, Ketua LPPN, mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini sudah menunjukkan tren yang baik.

Namun, pemerintah belum bisa lepas dari tekanan baik internal maupun eksternal hingga 2022. Oleh sebab itu, menurut Semuel, pentingnya kolaborasi seluruh stakeholders untuk menjamin kemerdekaan dari krisis ekonomi.

Sedangkan, Billy Gracia Mambrasar, Staf Khusus Presiden, mengatakan salah satu solusi untuk mengatasi krisis ekonomi Indonesia saat ini adalah dengan mendukung program pemerintah pada sektor pengembangan SDM, serta pengembangan pendidikan dan kesehatan.

Ia mengatakan ketiga sektor tersebut merupakan arahan langsung dari Presiden Joko Widodo, selain partisipasi seluruh masyarakat juga sangat penting dalam upaya mengatasi krisis ekonomi saat pandemi.

Sementara, Ismail Pakaya, Staf Ahli Menteri Bidang Sosial Politik dan Kebijakan Publik Kementerian Ketenagakerjaan, mengatakan saat ini pemerintah telah banyak melakukan strategi dalam upaya mengatasi krisis ekonomi saat pandemi.

Untuk membantu meringankan beban para pekerja, Kemenaker saat ini mengusulkan program bantuan subsidi upah (BSU) dan program tenaga kerja mandiri (TKM) yang akan dipantau secara langsung oleh Kemenaker.

"Diharapkan pelaksanaan program ini dapat berfungsi sebagai jaring pengaman sosial bagi tenaga kerja sesuai dengan tugas dan fungsi pembangunan bidang ketenagakerjaan." kata Ismail.