Infografis
Suara.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tampak heran melihat indikator pembangunan ekonomi di sejumlah daerah yang tak optimal penggunaannya, padahal dana ratusan triliun selalu disalurkan pemerintah pusat ke daerah.
Hal tersebut diutarakan Sri Mulyani saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI terkait RUU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (RUU HKPD), Senin (13/9/2021).
Setiap tahunnya kata Sri Mulyani anggaran sebesar Rp795 triliun selalu diberikan pemerintah melalui Transfer Keuangan dan Dana Desa (TKDD), namun dana jumbo tersebut tak juga membuat ekonomi pembangunan daerah tak maju-maju.
"Beberapa daerah berkinerja sangat tinggi namun masih banyak yang tertinggal. Hal ini diakibatkan oleh kualitas belanja daerah yang belum optimal," kata Sri Mulyani.
Usut punya usut, ternyata kata mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tata kelola anggaran yang selalu dimainkan pemerintah daerah salah kaprah. Sebut saja kata dia sebagian besar dari TKDD dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) justru habis untuk belanja pegawai, sebaliknya Dana Alokasi Khusus (DAK) yang nominalnya lebih kecil jutsru digunakan untuk belanja modal.
"Ini berarti terjadi apa yang disebut crowding out, di mana pemerintah daerah menggunakan DAK sebagai sumber utama untuk belanja produktif. Padahal esensi DAK sebetulnya sebagai pelengkap, penunjang, dari yang disebut dana keseluruhan TKDD maupun APBD daerah tersebut," ungkapnya.
Alhasil, kata dia belanja daerah yang belum optimal telah menyebabkan realisasi pembangunan yang belum optimal dan terjadi ketimpangan antar daerah yang sangat tinggi.
"Pemanfaatan belanja daerah yang belum optimal itu menyebabkan ketimpangan yang cukup tinggi terhadap capaian kesejahteraan masyarakat antar daerah," paparnya.
Menurutnya, ada beberapa daerah sudah berkinerja baik, namun banyak juga daerah yang masih sangat tertinggal jauh.
Baca Juga: UID Dorong Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan Lewat Program Beasiswa Bekal
Terjadinya ketimpangan tercermin dari Angka Partisipasi Murni (APM) pendidikan tingkat SMP dan SMA dengan capaian tertinggi ada di Kabupaten Humbang Hasundutan 90,38 persen, Kota Metro 88,26 persen, dan Kota Bima 88,07 persen.
