Suara.com - Pemerintah memasang target ambisius untuk penerimaan dari sektor bea dan cukai. Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, penerimaan bea dan cukai ditargetkan mencapai Rp 334,3 triliun, naik 7,7% dari tahun sebelumnya. Angka ini menjadi bagian penting dari total target penerimaan negara sebesar Rp 3.147 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui target ini tergolong tinggi. Dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Jumat (22/8/2025), ia mengungkapkan strategi untuk mencapainya.
"Untuk Bea Cukai, komisi XI sudah berkali-kali membahas dengan kita sehingga sangat paham. Targetnya Rp 334 triliun, ini cukup tinggi. Tentu sangat ditopang oleh cukai hasil tembakau namun juga ekstensifikasi barang kena cukai," ujar Sri Mulyani.
Sri Mulyani juga menekankan pentingnya penegakan hukum untuk mengamankan target ini. Pemerintah akan mengintensifkan upaya pemberantasan peredaran barang kena cukai ilegal, terutama produk tembakau, serta memberantas penyelundupan barang.
"Penegakan hukum dan pemberantasan peredaran barang kena cukai ilegal, baik itu hasil tembakau maupun yang lain akan terus ditingkatkan dan juga memberantas penyelundupan," tegasnya.
Selain itu, pemerintah akan mengintensifkan bea masuk di tengah perubahan cepat dalam aturan perdagangan internasional. Jika bea masuk cenderung diturunkan, bea keluar akan difokuskan untuk mendukung hilirisasi produk. Hal ini dilakukan untuk menjaga keseimbangan dan mengoptimalkan pendapatan negara di tengah dinamika global.
Meskipun targetnya optimis, Sri Mulyani tak menampik adanya tantangan. Selama ini, penerimaan bea dan cukai sempat mengalami tekanan, terutama karena kebijakan larangan ekspor bahan mentah.
"Ini tantangan juga karena selama ini kita terus melihat bea dan cukai terus sempat mengalami tekanan karena bea keluar yang kemudian tidak dibolehkan ekspor untuk bahan mentah," tutup Sri Mulyani.
TERPOPULER
