Suara.com - Jumlah simpanan pemerintah daerah yang masih mengendap di bank per Juli 2021 mencapai Rp173,73 triliun.
"Pola belanja APBD yang masih business as usual dan tertumpu di triwulan keempat mendorong terjadinya idle cash di daerah. Pada Juli 2021 ada Rp173,73 triliun dana pemerintah daerah yang tersimpan di perbankan," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Senin (13/9/2021).
Padahal seandainya penyaluran dana lebih cepat, kata Sri Mulyani, efek yang dirasakan bagi ekonomi masyarakat daerah akan lebih terasa.
"Harusnya kita harapkan langsung bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Situasi ini betul-betul menjadi salah satu yang menjadi concern bersama," katanya.
Sri Mulyani mengatakan pemerintah pusat sudah melakukan desentralisasi fiskal sejak 2004. Tapi tata kelola penyelenggaraan keuangan pemerintah daerah belum optimal hingga sekarang.
"Hal ini diakibatkan oleh kualitas belanja daerah yang belum optimal," kata dia.
Dengan belum optimalnya kapasitas daerah, kata dia, mengakibatkan makin sulit pencapaian tujuan bernegara, sementara sumber daya juga sudah didelegasikan kepada daerah. Misalnya, urusan pendidikan yang kewenangannya sudah diberikan kepada pemerintah daerah.
"Apabila daerah tidak dapat melaksanakannya dengan baik, maka dampaknya akan terasa pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi, dan tentu akhirnya kualitas SDM Indonesia hari ini dan ke depan," kata dia.
TERPOPULER
