Di Balik Pencopotan Purbaya: Ada Andil Bos Pajak-Bea Cukai dan Geng SMI?

Suara.com - Purbaya Yudhi Sadewa resmi dicopot Presiden Prabowo Subianto dari posisinya sebagai Menteri Keuangan. Suahasil Nazara yang merupakan Wakil Menteri Keuangan ditunjuk Prabowo menjadi penggantinya pada Senin (14/9/2026).

Ada cerita menarik dari proses pencopotan Purbaya ini. Sumber Suara.com pada Senin (14/9/2026) yang mengetahui masalah tersebut menyebut bahwa sejumlah petinggi di Kementerian Keuangan disebut-sebut sebagai motor penggerak utama dari lengsernya mantan bos Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ini.

Sumber itu mengatakan kejadian ini terjadi usai Purbaya melakukan mutasi besar-besaran terhadap ratusan pejabat di internal lingkungan Kementerian Keuangan pada Kamis (10/9/2025) pekan lalu. Terutama dilingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) yang memang tengah jadi sorotan karena ditemukan banyak masalah.

Langkah Purbaya ini ditentang oleh anak buahnya sendiri yakni Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto dan Direktur Jenderal Bea Cukai Djaka Budhi Utama. Mereka disebut tidak suka dengan langkah yang diambil oleh Purbaya.

"Pak Bimo sendiri meminta para pegawai pajak untuk tidak menghiraukan langkah Purbaya, dan meminta bekerja seperti biasanya saja," katanya.

Langkah ini pun diikuti oleh sejumlah pegawai Kemenkeu termasuk 'Geng SMI' yang merujuk pada Sri Mulyani Indrawati. Mereka disebut 'bersatu' untuk membuat tidak nyaman Purbaya.

"Ini semua bermula karena tidak ada kenyaman setelah Pak Purbaya melakukan mutasi pada pekan lalu," kata sumber itu.

Dia mengatakan bahwa sejak awal masuk menjadi Menkeu pada 8 September 2025, Purbaya disebut berencana menghapus jejak-jejak Sri Mulyani dalam tubuh Kementerian Keuangan. Langkah itu dilakukan secara masif oleh Purbaya.

Bahkan dengan berani mencopot 2 Dirjen era SMI yakni mencopot Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Febrio Nathan Kacaribu dan Direktur Jenderal Anggaran Luky Alfirman yang merupakan orang dekat SMI.

Febrio Nathan Kacaribu adalah salah satu pejabat Kemenkeu yang moncer di era Sri Mulyani. Pada 23 Mei 2025, dia ditunjuk Sri Mulyani sebagai Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal di Kemenkeu.

Sedangkan, Luky Alfirman ditunjuk Sri Mulyani sebagai Dirjen Anggaran pada Mei 2025, karena Isa Rachmatarwata, terjerat kasus korupsi Jiwasraya. Kedua pejabat ini bisa dibilang orang dekat SMI.

Bahkan, sumber itu mengatakan kejadian pencopotan ini harus membuat Wakil Menteri Keuangan kala itu Suahasil Nazara meminta maaf kepada Febrio dan Luky atas aksi Purbaya itu.

"Semua orang yang dekat dengan SMI mau dihilangkan oleh Purbaya, termasuk Pak Febrio dan Luky. Bahkan Pak Sua (Suahasil Nazara) harus minta maaf kepada kedua orang ini," kata Sumber itu.

Dia juga mengatakan bahwa Suahasil sendiri pun berencana untuk diganti oleh Purbaya tetapi langkah itu tidak bisa dilakukannya karena butuh Surat Keputusan Presiden.

Setelah dilantik sebagai Menteri Keuangan, Suahasil belum memberikan sinyal bahwa akan membatalkan perombakan yang dilakukan Purbaya.

Ia mengatakan keputusan mengenai mutasi tersebut akan dikaji berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan yang menjadi dasar pelantikannya.

"Nanti kita lihat, tapi kemarin memang ada pelantikan minggu lalu, dan tentu nanti kita akan lihat pelantikan seperti apa, Keputusan Menteri Keuangannya seperti apa, dan kita akan tindak lanjuti dari situ," kata Suahasil di Istana Negara, Senin (14/9/2026).

Saat ditanya apakah pencopotan Purbaya berkaitan dengan masalah internal Kemenkeu, Suahasil hanya menjawab singkat.

"Aman-aman saja," ujarnya.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudistira melihat persoalan koordinasi internal sebagai salah satu faktor penting di balik pergantian Purbaya.

Menurut Bhima, terdapat perbedaan pandangan antara Purbaya dan jajaran DJP, terutama terkait pergantian pejabat eselon II serta kebijakan penahanan restitusi pajak.

Restitusi yang awalnya ditahan untuk pemeriksaan pada sektor sumber daya alam disebut kemudian meluas ke sektor lain. Kondisi tersebut membuat sebagian pelaku usaha tidak nyaman.

"Persoalan reshuffle Purbaya ini dimulai dari koordinasi internal yang bermasalah," kata Bhima kepada Suara.com.