Sekjen PBB Dorong Reformasi Sistem Pangan untuk Kemakmuran Dunia

Suara.com - Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dalam pidatonya di Sidang Majelis Umum ke-76 PBB mengatakan bahwa dunia perlu mengubah pengelolaan sistem pangan untuk menghapus masalah kelaparan dan kesehatan global.

Guterres mengatakan dunia perlu mengubah cara membuat, memakan, dan membuang makanan. "Perang di planet kita harus berakhir dan sistem pangan dapat membantu kita membangun perdamaian itu," kata Guterres.

Dengan mencatat bahwa sistem pangan menciptakan sepertiga dari emisi gas rumah kaca, Guterres mengatakan bahwa mengikuti Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB (SDG) yang ditetapkan pada tahun 2015 dapat mengakhiri kelaparan dan kemiskinan sambil menciptakan kesehatan dan kemakmuran global.

Guterres pun menyerukan reformasi subsidi pertanian dan mengatakan bahwa pangan tidak boleh dilihat "hanya sebagai komoditas untuk diperdagangkan, tetapi sebagai hak yang dimiliki setiap orang."

Bank Dunia, Lembaga Penelitian Kebijakan Pangan Internasional, serta Koalisi Pangan dan Penggunaan Lahan menyusun rencana di sidang umum PBB untuk membuka peluang bisnis senilai US$4,5 triliun (Rp63 kuadriliun) dengan sistem pangan yang lebih adil.

Setelah Presiden AS Joe Biden mengumumkan dia akan menginvestasikan US$10 miliar (Rp140 triliun) untuk mengakhiri kelaparan awal pekan ini, Yayasan Bill Gates pada hari Kamis (23/09) juga berkomitmen akan menginvestasikan US$900 (Rp12,6 triliun) untuk mengakhiri masalah kekurangan gizi di seluruh dunia.

Pulau-pulau terancam tenggelam

Dalam sidang umum PBB kali ini, pemimpin dari negara-negara kepulauan kecil seperti Kepulauan Marshall dan Maladewa juga menyuarakan kekhawatiran mereka akan pemanasan global.

Menurut mereka, negara-negara kepulauan yang mereka pimpin dapat tenggelam karena naiknya permukaan air laut oleh kenaikan suhu 2 derajat Celcius.

"Kami bahkan tidak memiliki tempat yang lebih tinggi untuk tinggal," kata Presiden Kepulauan Marshall David Kabua kepada para pemimpin dunia dalam pidato yang direkam sebelumnya pada hari Rabu (22/09).

Sementara Presiden Maladewa Ibrahim Solih pada Selasa (22/09) menyebut bahwa "perbedaan antara 1,5 derajat dan 2 derajat adalah hukuman mati bagi Maladewa."

Konferensi iklim PBB COP26 bulan November mendatang di Glasgow sejatainya akan mencoba untuk mengejar tujuan Perjanjian Paris 2015 untuk mengurangi emisi global hingga setengahnya pada tahun 2030 dan mencapai netralitas karbon pada tahun 2050.

Namun, Presiden Guyana Irfaan Ali mengatakan pada hari Kamis (23/09) mengatakan bahwa negara pencemar besar tidak memenuhi janji mereka untuk mengurangi emisi.

Ali mengatakan "penipuan" dan "kegagalan" mereka akan "sedikit menguntungkan mereka untuk menjadi penguasa di dunia debu."

Seperti diketahui, emisi bahan bakar karbon menciptakan gas rumah kaca yang mengikis lapisan ozon, berkontribusi terhadap pemanasan global dan naiknya permukaan air laut saat es di kutub mencair.

Meski begitu, Amerika Serikat (AS) dan Cina telah menjanjikan lebih banyak uang untuk membantu negara lain mengurangi jejak karbon mereka.

Dalam Sidang Majellis Umum PBB yang akan berlangsung hingga 27 September mendatang ini, para pemimpin dunia juga menyatakan keprihatinan mereka bahwa memburuknya masalah lingkungan akan memicu konflik lebih lanjut di daerah-daerah dengan gesekan sosial politik mereka sendiri. rap/gtp (Reuters, AFP, AFP)