REGIONAL:
- Sekjen PBB desak AS, Israel, dan Iran hentikan permusuhan militer segera.
- António Guterres peringatkan risiko konflik regional luas akibat eskalasi di Timur Tengah.
- PBB kutuk aksi militer di Timur Tengah dan ajak kembali jalur diplomasi.
Suara.com - Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), António Guterres, secara tegas mendesak penghentian segera permusuhan militer antara Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Langkah ini menyusul gelombang serangan yang mengguncang kawasan Timur Tengah pada akhir pekan lalu.
Dalam pernyataan resmi yang dirilis Sabtu (28/2/2026), Guterres tidak hanya mengecam aksi militer yang dilancarkan Washington dan Tel Aviv, tetapi juga menyoroti risiko meluasnya konflik akibat aksi saling serang antarpihak di kawasan tersebut.
Pernyataan ini disampaikan dalam pertemuan darurat Dewan Keamanan PBB di New York, di mana para anggota tengah mengevaluasi eskalasi terbaru.
“Saya menyerukan penghentian segera permusuhan (cessation) dan deeskalasi. Kegagalan untuk melakukan hal tersebut berisiko memicu konflik regional yang lebih luas dengan dampak serius bagi warga sipil," ujar Guterres.
Ia menegaskan bahwa PBB mengutuk keras eskalasi militer yang terjadi di Timur Tengah saat ini.
“Saya mengutuk eskalasi militer hari ini. Penggunaan kekuatan oleh Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran, serta tindakan balasan Iran di seluruh kawasan, merusak perdamaian dan keamanan internasional,” tambahnya.
Guterres mengingatkan seluruh negara anggota akan kewajiban untuk mematuhi hukum internasional dan ketentuan PBB. Ia secara spesifik merujuk pada Piagam PBB yang melarang ancaman maupun penggunaan kekerasan terhadap integritas wilayah dan kemerdekaan politik suatu negara.
“Piagam tersebut secara tegas melarang ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap integritas wilayah atau kemerdekaan politik suatu negara, atau dengan cara apa pun yang tidak sejalan dengan tujuan-tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa," jelasnya.
Guterres pun mendesak Amerika Serikat, Israel, maupun Iran untuk kembali ke jalur diplomasi. Menurutnya, tidak ada alternatif lain yang layak selain penyelesaian sengketa internasional secara damai, sesuai dengan hukum internasional dan Piagam PBB.
TERPOPULER
