Suara.com - Proyek pengembangan jet tempur kerja sama antara Indonesia dan Korea Selatan, KF-21 Boramae terancam gagal terealisasi karena Indonesia tidak membayar 20 biaya sesuai dengan perjanjian.
Administrasi Program Akuisisi Pertahanan Korea Selatan, Kang Dae-shik pada Minggu (10/10/2021), mengatakan, Indonesia menyelesaikan penyusunan perjanjian akhir melalui konsultasi tingkat kerja dengan DAPA usai kunjungan menteri pertahanan Prabowo Subianto pada April lalu.
Meski sudah menyepakati pembagian biaya dengan Pemerintah korsel lima bulan lalu, hingga kini Indonesia diklaim sama sekali belum menjalankan kesepakatan tersebut.
Padahal, dalam perjanjian itu menjelaskan adanya pengurangan porsi kontribusi Indonesia untuk proyek tersebut, penyesuaian metode pembayaran dan perpanjangan jangka waktu pembayaran.
Awalnya, Indonesia setuju untuk membayar 1,7338 triliun won (sekitar 1,45 miliar dolar AS), tetapi belum membayar 704,1 miliar won (589 juta dolar) dari total utangnya sebesar 931,3 miliar won (779 juta dolar) hingga kini.
Saat ini, melansir dari Warta Ekonomi, DAPA berencana untuk mengadakan pertemuan tingkat kerja keenam untuk memulai implementasi dari kesepakatan yang telah diselesaikan. Namun hingga kini belum ada kejelasan dari Indonesia.
Pihak Korea Selatan sendiri sudah mengirim lima permintaan untuk pembahasan tingkat lanjut sejak April lalu. Sementara, Indonesia juga sudah mengatakan akan mengadakan pertemuan pada akhir Juli meski urung terealisasi.
Dalam kontrak antara Korea Aerospace Industries dan Indonesia ada keterangan yang menuliskan, jika salah satu pihak gagal membayar kontribusi terjadwal lebih dari dua kali maka partisipasi staf teknis dan akses ke materi pembangunan masing-masing pihak akan ditolak.
Namun, Indonesia, yang gagal membayar iuran sejak tahun 2016, telah mengirimkan staf teknis ke KAI sejak bulan September lalu.
KF-21 sendiri adalah program pengembangan senjata terbesar dalam sejarah militer Korea Selatan-Indonesia.
TERPOPULER
