Suara.com - Disampaikan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso, literasi konsumen Indonesia tertinggal dengan pertumbuhan inovasi produk digital.
"Ini tidak khusus untuk Indonesia. Tapi saya pikir situasi yang sama terjadi di seluruh dunia," kata Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso dalam acara OJK-OECD Conference di Jakarta, Kamis (2/12/2021) lalu.
Ia lantas menyarankan agar otoritas keuangan memberi solusi guna mencapai keseimbangan antara inovasi, mitigasi risiko, dan literasi konsumen, khususnya untuk memastikan perlindungan nasabah serta peningkatan inklusi keuangan.
Belakangan ini, tingkat inklusi keuangan di Indonesia meningkat ke level 76,2 persen pada akhir 2019, dari yang sebesar 67,8 persen di tahun 2016.
Namun begitu, ia menyayangkan hal ini tidak diimbangi dengan tingkat literasi keuangan yang rendah yakni hanya mencapai 38 persen pada tahun 2019.
Sebagai contoh, tingginya minat konsumen terhadap mata uang kripto dan produk digital baru lainnya yang muncul di seluruh dunia yang menawarkan investasi sangat tinggi.
"Namun, investasi ini bisa sangat berisiko tinggi karena hampir tidak ada nilai fundamentalnya." tutur Wimboh.
Regulator di seluruh dunia pun, menurut dia, telah menyatakan kondisi serius tentang hal ini, di mana produk keuangan digital tersebut dapat digunakan untuk kegiatan pencucian uang.
Maka dari itu, regulator di seluruh dunia dihadapkan pada tantangan untuk meningkatkan literasi konsumen agar masyarakat memahami dengan jelas mengenai produk dan layanan keuangan yang digunakannya.
Baca Juga: Pandawa, Inovasi Layanan BPJS Kesehatan bagi Peserta JKN-KIS
"Transaksi keuangan digital yang canggih sekalipun, literasi konsumen perlu untuk ditingkatkan. Hal ini penting untuk memastikan keamanan konsumen maupun investor dan ambisi transaksi keuangannya," pungkas Wimboh.
