Pakar Hukum Pidana Buka Suara soal Kerugian Negara di Kasus Asabri

Iwan Supriyatna

Rabu, 08 Desember 2021 | 08:01 WIB
Pakar Hukum Pidana Buka Suara soal Kerugian Negara di Kasus Asabri
Logo Asabri. (Antaranews.com)

Suara.com - Audit atau perhitungan oleh Badan Pengawas Keuangan (BPK) RI dalam kasus dugaan korupsi PT ASABRI, yang memunculkan kesimpulan kerugian negara mencapai Rp 22,788 triliun terus ditentang berbagai pihak, karena dianggap tidak sesuai fakta.

Sebelumnya dalam persidangan kasus ini beberapa waktu lalu, saksi ahli Dian Puji Simatupang menyebut, sumber dana investasi yang kemudian menjadi masalah di ASABRI, berasal dari iuran anggota TNI-Polri, terpisah dari keuangan negara. Sehingga menurutnya tidak menimbulkan kerugian negara sedikitpun.

Namun, baik BPK maupun kejaksaan satu paket dan satu persepsi soal kerugian negara yang mencapai Rp 22,788 triliun. Meskipun sudah banyak pihak yang menjelaskan bahwa kesimpulan demikian tidaklah benar.

Menanggapi hal tersebut Pakar Hukum Pidana Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Chairul Huda mengatakan bahwa sebenarnya perbedaan persepsi terkait dengan kerugian keuangan negara dalam kasus PT ASABRI sudah lama terjadi.

Ia mengaku memiliki pendapat yang sama seperti Dian Puji Simatupang, bahwa keuangan ASABRI bukanlah kerugian keuangan negara.

"Di sini BPK dan Pak Dian berbeda persepsi. Saya sendiri sependapat dengan Pak Dian, karena dana yang ada di ASABRI bukan keuangan negara," kata Chairul ditulis Rabu (8/12/2021).

Menurutnya persepsi terkait dengan fakta kerugian negara dinilai secara tidak benar.

"Ini membuktikan pandangan Pak Dian benar, kalau kerugian itu harus fix (nyata dan pasti jumlahnya)," ujar Chairul Huda menambahkan.

Lebih lanjut, Chairul mengatakan bahwa dalam kasus tersebut bisa diproses secara hukum pidana umum, bukan tindak pidana korupsi.

baca juga

"Bisa jadi ada pidananya, tapi pidana umum atau pidana di UU Asuransi," ucapnya.

Kemudian, ia mengatakan dalam penegakan hukum kasus ASABRI memiliki masalah dalam persepsi kerugian negara yang tidak sesuai dengan teori.

"Bermasalah persepsinya (kerugian negara), tidak sesuai teori, tetapi maunya sendiri sebagai penguasa (Kejaksaan Agung)," kata Chairul Huda.

Sementara Pakar Hukum Universitas Gajah Mada (UGM), Muhammad Fatahillah Akbar mengatakan harus ada penegasan pemisahaan keuangan negara dan iuran ASABRI, apakah itu masuk dana keuangan negara seperti dijelaskan dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 atau tidak.

Selain itu, Akbar mengatakan bahwa harus ada auditor lain yang relevan dan kompeten untuk mengatakan bahwa dana tersebut apakah termasuk kerugian negara, sehingga BPK tidak menjadi pemain tunggal dalam perhitungan dugaan kerugian negara dalam kasus ini.

"Sebaiknya BPKP dapat juga menilai. Selain itu Majelis Kehormatan Kode Etik BPK seharusnya melakukan waskat," kata dia.

Akbar menilai jika dalam investasi saham, seharusnya ada pengawasan dan pengamanan terhadap harga saham agar tidak merugikan pihak ketiga.

Namun menurutnya dalam penanganan kasus ASABRI, jika merujuk pada UU 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka sebaiknya sanksi administratif terlebih dahulu dilakukan. Selain itu, pengembalian kerugian negara yang diutamakan, bukan hanya penghukuman badan.

Hal serupa sebelumnya juga pernah disampaikan aktivis HAM sekaligus praktisi hukum Haris Azhar, bahwa dalam pandangannya terkait kasus-kasus seperti ASABRI atau Jiwasraya, terlihat jelas pemerintah hanya sebatas ingin melakukan penegakan hukum saja tanpa keinginan untuk memberikan kepastian hukum.

Menurut Haris Azhar, pemerintah tidak memertimbangkan dampak panjangnya yang terjadi kepada pihak ketiga atau korban yang terimbas kasus ini.

“Ada banyak pihak ketiga yang kehilangan haknya gara-gara pemerintah sekadar mau menjalankan proses hukum, tapi tidak ada perlindungan terhadap pihak ketiga dan memberikan kepastian hukum,” ujar Haris.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Jaksa Tidak Bisa Tuntut Hukuman Mati di Kasus Asabri, Ini Alasannya

Jaksa Tidak Bisa Tuntut Hukuman Mati di Kasus Asabri, Ini Alasannya

News | Selasa, 07 Desember 2021 | 08:43 WIB

Alasan Jaksa Tuntut Hukuman Mati Terdakwa Kasus Asabri Heru Hidayat

Alasan Jaksa Tuntut Hukuman Mati Terdakwa Kasus Asabri Heru Hidayat

News | Selasa, 07 Desember 2021 | 06:06 WIB

Satu Dituntut Mati, Lima Terdakwa Lain Kasus Asabri Dituntut 10-15 Tahun Penjara

Satu Dituntut Mati, Lima Terdakwa Lain Kasus Asabri Dituntut 10-15 Tahun Penjara

News | Selasa, 07 Desember 2021 | 05:52 WIB

Terkini

6 Cara Memilih Shade Cushion untuk Kulit Olive Undertone agar Wajah Tidak Kusam

6 Cara Memilih Shade Cushion untuk Kulit Olive Undertone agar Wajah Tidak Kusam

Lifestyle | Selasa, 17 November 2026 | 07:18 WIB

Dalih Bangun Masjid Tak Mempan, Kadis DLH Jatim Ditahan Kasus Pungli Rp687,5 Juta

Dalih Bangun Masjid Tak Mempan, Kadis DLH Jatim Ditahan Kasus Pungli Rp687,5 Juta

Jatim | Selasa, 17 November 2026 | 07:15 WIB

Xiaomi Bikin HP Baterai 10.000 mAh, Sekali Cas Tahan 3 Hari?

Xiaomi Bikin HP Baterai 10.000 mAh, Sekali Cas Tahan 3 Hari?

Tekno | Selasa, 17 November 2026 | 07:15 WIB

7 Tips agar WiFi Rumah Tidak Dibobol Tetangga, Jaringan Lebih Aman!

7 Tips agar WiFi Rumah Tidak Dibobol Tetangga, Jaringan Lebih Aman!

Tekno | Selasa, 17 November 2026 | 07:05 WIB

Belanja Dapur Makin Mahal Jelang Nataru: Harga Cabai, Beras, hingga Minyak Terus Naik

Belanja Dapur Makin Mahal Jelang Nataru: Harga Cabai, Beras, hingga Minyak Terus Naik

Bisnis | Selasa, 17 November 2026 | 07:05 WIB

Panen Raya Kerang Hijau Bedono, Warga Bangkitkan Ekonomi Pesisir

Panen Raya Kerang Hijau Bedono, Warga Bangkitkan Ekonomi Pesisir

Foto | Selasa, 17 November 2026 | 07:00 WIB

4 Shio Menarik Kesuksesan dan Kebahagiaan 17 November 2026: Keuangan hingga Asmara Membaik

4 Shio Menarik Kesuksesan dan Kebahagiaan 17 November 2026: Keuangan hingga Asmara Membaik

Lifestyle | Selasa, 17 November 2026 | 06:53 WIB

Pakai Nomor Kedua untuk Privasi Digital: Solusi Tepat atau Justru Berisiko?

Pakai Nomor Kedua untuk Privasi Digital: Solusi Tepat atau Justru Berisiko?

Your Say | Selasa, 17 November 2026 | 06:42 WIB

Penerimaan Pajak Seret, Mampukah Kemenkeu Raup Rp514 Triliun dalam 2 Bulan?

Penerimaan Pajak Seret, Mampukah Kemenkeu Raup Rp514 Triliun dalam 2 Bulan?

Bisnis | Selasa, 17 November 2026 | 06:30 WIB

Simulasi Gaji UMP 2027 Berbagai Skenario: Naik 5% Sampai 9,5% Jadi Berapa?

Simulasi Gaji UMP 2027 Berbagai Skenario: Naik 5% Sampai 9,5% Jadi Berapa?

Bisnis | Selasa, 17 November 2026 | 06:21 WIB

×